Drama babak belur Ratna Sarumpaet berujung geram. Beragam elemen masyarakat ramai-ramai polisikan sejumlah figur populis. Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan Amin Rais terseret. Bendera penalti pun kans diangkat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Isu penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet ternyata tidak benar. Tokoh tanah air yang ikut memanaskan suasana dalam pemberitaan tersebut dinilai melakukan bunuh diri politik.

Pendapat itu terlontar dari Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat, Jokowi-Maruf Amin, Dedi Mulyadi saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung.

"Saya pikir tokoh seperti Pak Prabowo, Sandiaga Uno dan Pak Amien Rais sudah bunuh diri secara politik dengan ikut menanggapi (pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet)," ujarnya.

"Seluruh berita tidak benar ini secara terstruktur ditanggapi calon pemimpin, tokoh besar, oleh seorang profesor," lanjutnya.

Meski begitu, ia berterimakasih kepada Ratna Sarumpaet yang sudah bersikap jujur tentang apa yang menimpa dirinya, meski sikapnya dinilai melakukan kekejaman informasi.

Dengan perbuatannya itu, orang-orang yang terlibat dalam berita bohong harus menerima hukuman sosial dari masyarakat. Apalagi, situasi negara di beberapa daerah sedang tertimpa bencana yang butuh fokus penanganan.

"Aktor politik oposisi terus memainkan perasaan publik. Tidak beradab. Mereka ini kan sebenarnya selalu melakukan sesuatu mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Apa yang dilakukan Ratna sudah gugur dengan drama babak belur. Omongannya tidak akan dipercaya orang lagi," terangnya.

Dalam kesempatan itu, secara khusus ia memberi pesan kepada para oposisi agar lebih bijak dalam memegang dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tindakan itu menimbulkan konflik terbuka di tengah masyarkat.

"Masyarakat Indonesia sudah bisa menilai mana pemimpin yang drama dan pemimpin yang benar-benar bekerja," tegasnya.

"Pak Jokowi terus menangani bencana. Ya kita jangan suka mengambil keuntungan dari kesalahan lawan. Kita mendapatkan suara dari kepercayaan publik atas kinerja yang dilakukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya aktivis Ratna Sarumpaet akhirnya angkat bicara soal kabar penganiayaan terhadapnya. Ratna mengakui tak dianiaya.

Ratna mengakui wajahnya nampak babak belur karena usai menjalani operasi sedot lemak pipi kiri di RS Bina Estetika pada 21 September 2018 lalu. Kemudian saat keluar dari RS sehari setelahnya, 22 September 2018, Ratna kaget melihat wajahnya bengkak-bengkak seperti babak belur.

Ratna mengaku bingung karena harus memiliki alasan kepada anak-anaknya jika ditanya soal mukanya babak belur. Kemudian saat pulang ke rumah, dia pun mengaku kepada anak-anaknya habis dipukuli orang.

"Anak-anak saya tanya ke saya kenapa muka saya? Saya jawab dipukul orang, jawaban pendek itu dalam satu minggu terus dikorek oleh anak saya dan enggak tahu kenapa saya terus memproduksi cerita itu dan saya terjebak dan mengembangkan cerita itu. Saya enggak pernah membayangkan kenapa bisa terjebak dalam kebodohan ini," katanya dalam jumpa pers di kediamannya, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (3/10).

Dia mengatakan, kebohongan yang diungkapkan kepada anak-anaknya itu hanya berputar-putar di keluarganya saja dalam satu pekan. Namun kemudian berita bohong itu menyebar keluar dan menjadi pemberitaan.

Dia membantah kebohongan yang telah dilakukan itu ada hubungannya dengan politik. "Saya enggak tahu bagaimana memaafkan diri saya, jangan dikira saya mau mencari pembenaran, ini salah apa yang saya lakukan ini salah," katanya.

HASHIM MENEPIS

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama tim dikibuli eks jurkamnas-nya, Ratna Sarumpaet, soal penganiayaan. ‘Serangan balik’ kini bertubi-tubi menghantam. Namun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan hoax Ratna tak akan mempengaruhi elektoral pasangan tersebut.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, membela Prabowo, yang langsung percaya kepada Ratna tanpa memverifikasi kabar penganiayaan itu. Ia menyebut ketokohan Ratna sudah tepercaya sehingga pihaknya langsung percaya.

"Ibu Ratna kan bukan orang asing, saya rasa semua WNI di atas 15 tahun tahu dia. Saya jujur saja juga percaya, karena ketokohan dia. Kita semua percaya, siapa yang bisa duga?" aku Hashim, Kamis (4/10/2018).

Tim Prabowo-Sandi mengungkap soal penganiayaan Ratna. Mereka menyatakan mendapat pengakuan dari Ratna bahwa mukanya lebam-lebam akibat dipukuli orang. Prabowo dan tim sempat bertemu dengan Ratna lalu menggelar konferensi pers soal isu penganiayaan itu. Belakangan diketahui, Ratna hanya berbohong. Mukanya lebam setelah menjalani operasi sedot lemak.

"Prabowo kan konferensi pers setelah tatap muka. Prabowo tidak tuduh siapa-siapa, hanya minta polisi usut. Kita minta suatu proses yang fair. Kita tahu kasus Novel Baswedan seperti apa kan?" tutur Hashim.

Meski akhirnya Prabowo meminta maaf karena sempat ikut menyuarakan kebohongan Ratna, itu disebut bukan hal besar. Hashim menyatakan ini menjadi pembelajaran bagi timnya.

"Bukan gol bunuh diri. Ini proses pembelajaran di mana Prabowo percaya sama tokoh, aktivis, wajar saja. Ini pembelajaran, seorang tokoh pun bisa bohong," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.

Setelah perihal Ratna Sarumpaet terbongkar, Hashim memastikan akan ada evaluasi di timnya. Ia mengatakan BPN Prabowo-Sandi akan lebih selektif dan ketat mengawasi jurkamnas.

"Pasti ada. Sedang dilakukan. Kesimpulan belum ada. Kejadian kan baru kemarin," tandas Hashim.

Ia lalu menyindir kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hasyim menyebut beberapa nama di timses pasanga itu yang juga kerap menjadi kontroversi.

"Saya kira Farhat Abbas perlu ‘dirapikan’. Katanya Farhat kan saya dan Prabowo masuk neraka. Perlu ada kajian itu. Ruhut Sitompul mungkin juga perlu (dievaluasi)," ucap adik Prabowo tersebut.

BAWASLU SIAP LAKUKAN KAJIAN

Langkah serius diperagakan Bawaslu. Laporan yang masuk terkait dugaan penyebaran berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh kubu pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, segera dikaji.

Ketua Bawaslu Abhan menjamin bakal menindaklanjuti laporan yang masuk. Namun, untuk saat ini, dia belum memeriksa laporan tersebut.

"Kami akan melihat dulu laporannya apa. Kami dalami. Itu kan kami pelajari dulu. Kan belum tahu laporannya apa, yang jelas kami akan tindaklanjuti," tegas Abhan di kantornya, Jakarta Barat, Kamis (4/10).

Karena itu dia enggan mengomentari apa kira-kira sanksi yang bakal diberikan. Perlu kajian untuk melihat unsur apa saja yang dilanggar pasangan calon terlapor.

"Bukti-buktinya apa. Unsur pelanggaran apa. Sanksinya apa. Ya kami mengkaji lebih dulu," terang Abhan.

Sanksi bakal disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Abhan mengatakan kalau hanya administratif, hanya diberikan mekanisme pelanggaran administratif. Kalau deliknya masuk ranah pidana, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang akan bertindak.

"Kalau pelanggaran administratif, ya pakai mekanisme pelanggaran administratif. Kalau nanti ada unsur pidana, ya nanti kami akan kaji dengan sentra Gakkumdu," papar Abhan.

Bawaslu menerima dua laporan terkait hoaks penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet. Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) membuat laporan terhadap capres nomor  Prabowo Subianto, karena diduga melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan informasi dugaan penganiayaan Ratna.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pun ikut melapor ke Bawaslu. Diwakilkan Direktorat Hukum dan Advokasi, kubu Jokowi menduga ada pelanggaran kesepakatan Pemilu damai yang ditandatangani kedua pihak pasangan calon. Sebab, Ratna yang telah mengaku membuat hoaks, masih tergabung sebagai juru kampanye Prabowo-Sandiaga, saat isu tersebut bergulir.

Diketahui, sebelumnya sejumlah nama politikus juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh beberapa pihak. Di antaranya oleh sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi.

Mereka adalah, Prabowo Subianto, Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Rachel Maryam, Rizal Ramli, dan Nanik Deang. Kemudian Ferdinand Hutahaean, Arief Puyono, Natalius Pigai, Fahira Idris, Habiburokhman, Hanum Rais, Said Didu, Eggy Sudjana, Captain Firdaus, Dahniel Azar Simanjuntak dan Sandiaga Uno.

Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran tindak pidana ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoaks. (dtc/mrd)