Bitung, MS

Prestasi di bidang pengelolaan keuangan kembali diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung. Di bawah kepemimpinan Walikota Maximilian Lomban dan Wakil Walikota Maurits Mantiri, berhasil mendapatkan lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Spirit untuk bekerja lebih baik lagi ke depan ‘dipecut’.

Opini WTP ini berhasil dipertahankan untuk ke-9 kalinya Pemkot Bitung terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang diberikan BPK. Pemkot Bitung berhasil merebut opini WTP dari BPK sejak tahun 2011 berturut-turut sampai 2019. Raihan opini WTP ini diumumkan dalam acara penyerahan LHP serentak atas LKPD Tahun Anggaran 2019 pada kabupaten kota se-Provinsi Sulut melalui Video Conference (Vicon), Senin (11/5).

Walikota Bitung Maximilian Lomban mengatakan, ada kegembiraan selaku walikota karena masih boleh dipercayakan BPK Perwakilan Sulut mendapatkan opini WTP. "Saya berharap teman-teman terkait dalam rangka mempersiapkan ini semua, kita tetap semangat dan kita tetap tertib dalam pengelolaan keuangan supaya kualitas WTP kita semakin hari semakin meningkat," ujar Lomban.

Dirinya mengapresiasi kepada teman-teman jajarannya. Utamanya yang terkait dengan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. "Kita dinilai baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, artinya semua rupiah yang yang diberikan untuk diolah, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dana tersebut kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat," tutur Lomban.

Pada saat penyerahan LHP tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi SE MM Ak CA CFrA CSFA menjelaskan terkait pemeriksaan yang dilakukan pihaknya. Sesuai Undang-Undang BPK melakukan pemeriksaan LKPD dan auditid yang sudah diberikan oleh kepala daerah maksimal dua bulan setelah diserahkan, tepat waktu dan ditambah pemeriksaan interen selama tiga puluh hari. "Hari ini (kemarin, red) kita akan menyaksikan penyerahan LHP. Kita bersepakat saling mendukung dan saling berkoordinasi serta menunjukkan keterbukaan sesama kita dan tetap komit menjalankan tugas negara ini walaupun dalam masa musibah yang masih mendera kita semua. Ini buktinya BPK selalu berkomitmen bekerja tepat, cepat dan modern untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memegang prinsip integritas, independen dan profesional," ujar Karyadi.

Lanjut dia, pemeriksaan LKPD Tahun 2019, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan pemerintah daerah sebesar Rp39.422.242.228. Rinciannya telah disetor sebesar Rp2,5 Miliar dilakukan sebelum pemeriksaan. Kemudian Rp36,8 M akan direkomendasikan oleh BPK kepada kepala daerah untuk dipertanggung-jawabkan terhadap kelebihan pembayaran maupun kekurangan setoran akan disetorkan ke kasda, juga berhasil selamatkan aset-aset yang hilang dan rusak. "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah yang telah bekerja keras dan berkomitmen serius dalan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih baik dan akuntabel, serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya pemeriksaan ini," tuturnya.

Karyadi juga menambahkan, setelah pihaknya menyerahkan LHP BPK kepada ketua DPRD dan jajaran pimpinan, kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi kepada pihak eksekutif. Sebagaimana peran dan fungsi kontrol DPRD. "LHP BPK merupakan perubahan publik, sehingga kami persilahkan dipergunakan dan diinformasikan ke publik sehingga perubahan ini bermanfaat kepada masyarakat," ucap Karyadi.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena pemeriksaan BPK bisa selesai meski dalam kondisi Covid-19. "Meskipun hanya melalui vicon, saya mengucapkan terima kasih kepada 15 kabupaten kota karena hasilnya memuaskan meski belum seluruhnya bisa menerima WTP. Walau kita sadari tenaga keuangan Sulut belum maksimal, karena sekian tahun belum ada penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara)  khususnya tenaga akuntansi," ujar gubernur seraya menambahkan, LHP BPK kali ini merupakan kerjasama sekaligus memberikan dorongan kepada pihaknya, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.(joy watania)