Supir angkutan kota (angkot) ‘serbu’ gedung rakyat Sangihe. Aspirasi didengungkan, mendesak langkah serius pemerintah. Antrian galon yang sering menghiasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jadi titik gugatan.

Selasa (23/10), puluhan supir yang tergabung dalam organisasi angkot,  mendatangi kantor DPRD Sangihe. Kehadiran para supir yang dipimpin langsung koordinator lapangan (korlap) One Karel, mendapat penjagaan ketat dari personil Polres Kepulauan Sangihe. Kapolres AKBP Ferdinand Napitu SIK bahkan nampak ikut turun di lokasi.

Pantauan Media Sulut, massa juru mudi tersebut datang dengan membawa mobil angkot yang kesehariannya melayani trayek dalam kota Tahuna. Kendaraan mereka diparkir di halaman kantor DPRD.

Massa tiba di gedung rakyat pukul 9.30 WITA dan diterima oleh pimpinan DPRD Sangihe, Fri J Sampakang. Saat itu langsung digelar hearing (dengarkan pendapat). Tampak hadir, sekitar 11 personil DPRD, Asisten II Setda Sangihe Ben T Pilat ST ME, Kadis Perhubungan Frans Porawow SIP, Kabag Ekonomi Johanis Pilat SSos, Kepala Depot Pertamina serta penanggungjawab SPBU 02 Towoe.

Dalam penyampaian aspirasi, para supir meminta agar antrian galon yang selama ini menumpuk di SPBU perlu mendapat perhatian karena itulah penyebab kendaraan bermotor, termasuk angkot, menumpuk dalam waktu yang lama  di SPBU.

"Pemerintah diminta untuk meninjau kembali mengenai rekomendasi yang dikeluarkan, karena kebanyakan rekomendasi yang dikantongi tidak relevan lagi di lapangan," ujar beberapa perwakilan massa aksi.

Para supir meminta dengan tegas agar rekomendasi pemerintah diatur kembali dengan baik karena selama ini biang antrian kendaraan di SPBU menjadi panjang karena banyaknya galon yang antri.

Dalam kesempatan tersebut berbagai argumen, masukan serta solusi mengalir. Baik dari para supir, anggota DPRD, serta beberapa pihak lain. Curahan ide itu guna menuntaskan permasalahan yang

Dalam hearing itu, sempat meletup nyanyian tudingan para supir soal dugaan pekerja SPBU menerima uang dari pengisian galon.

Setelah melalui diskusi alot akhirnya pihak DPRD mengeluarkan rekomendasi di antaranya, melarang para pengecer berjualan. Rekomendasi pemerintah pun harus ditinjau kembali.

Korlap massa, Karel melontar harap. Aspirasi yang disampaikan para supir dapat membawa hasil. Mengingat kebanyakan dari mereka ‘makan gaji’, sementara waktu untuk mengantri BBM sangat menyita waktu. Karena itu perlu mendapat perhatian serta jalan keluar terbaik dari pemerintah.(erick sahabat/kontributor)