Manado, MS

Heboh skandal dugaan perselingkuhan yang menyeret sosok James Arthur Kojongian (JAK), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), picu reaksi publik. Gelombang kritik kuat berdatangan. Teranyar, seruan keras dilayangkan kelompok aktivis perempuan yang menamakan Gerakan Perempuan Sulut (GPS) saat mendatangi Gedung Cengkih, Senin (1/2). Mereka mendesak agar wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra) tersebut mundur dari jabatannya sebagai wakil rakyat.

Kelompok yang mengusung semboyan ‘lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini’, mendesak JAK untuk mundur dari DPRD Sulut karena tidak terima kaum perempuan menerima aksi kekerasan. Selain itu untuk menjaga citra lembaga terhormat itu.

Hal ini diungkapkan Koordinator GPS, Pdt Ruth Ketsia Wangkai, saat menyampaikan pernyataan sikap di kantor DPRD Sulut. Ruth mengatakan, tragedi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tanggal 24 Januari 2021 di jalan raya Tumatangtang, kota Tomohon, sebagaimana beredar luas di jagad maya, melalui rekaman video amatir sangat menyakiti perasaan perempuan. Rekaman yang sudah tersebar di media online, televisi dan berbagai media sosial lainnya itu dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kejadian ini juga telah melahirkan berbagai persepsi negatif terkait konstruksi sosial-budaya terhadap posisi perempuan dalam tatanan keluarga dan bermasyarakat. Peristiwa ini sungguh sangat memalukan dan mencoreng citra DPRD Sulut, karena terjadi di ranah publik dan melibatkan James Kojongian sebagai pimpinan DPRD Sulut,” kata Ruth.

Perbuatan James Kojongian sebagai pejabat di lembaga terhormat, seharusnya bagi dia menjadi panutan perilaku moral dan beretika. Kejadian ini telah menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sulut. Baginya, peristiwa tersebut menjadi momentum untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seperti ini yang belum tertangani maksimal, transparan, dan tuntas. Bahkan tertutup dan ditutup rapat sehingga praktek ini terus langgeng terjadi di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"Tidak terungkapnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan korban semakin mengalami luka batin sepanjang hayatnya, yang sulit disembuhkan bahkan berujung kematian. Korban tidak mendapatkan jaminan atas hak keamanan dan keadilan," tuturnya.

Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka GPS Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menyatakan sikap tegas. “Gerakan Perempuan Sulut sebagai lembaga-lembaga yang concern terhadap isu perempuan dan anak, bersama organisasi-organisasi berbasis agama, dan komunitas-komunitas pendukung lainnya, menuntut agar Saudara James Arthur Kojongian segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota DPRD Sulut," tandasnya.

Diketahui Gerakan Perempuan Sulut Lawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, terdiri dari sejumlah lembaga dan organisasi. Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (YAPPA) Sulut, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulut,  Asosiasi Pastoral Indonesia (API) Wilayah XI, Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati) Suluttenggo, Swara Parangpuan Sulut, Yayasan Pelita Kasih Abadi (Peka) Sulut, Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak “Terung Ne Lumimuut” Sulut, Pusat Studi Gender Universitas Negeri Manado (UNIMA), Yayasan Suara Nurani Minaesa, Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Cabang Metro Manado, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (Perempuan AMAN), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Persekutuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sulut, Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GKSI) Sulut, Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulut, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Manado, Gerakan Cinta Damai Sulawesi Utara (GCDS), Pusat Kajian Perempuan LPPM Unsrat Manado.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut melayangkan surat panggilan kepada JAK. Panggilan tersebut pun dipenuhi Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut untuk dimintai klarifikasi, Senin (1/2). Ketua BK DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu dalam konferensi pers menyampaikan, sebagaimana tugas dan tanggung jawab BK, berdasarkan laporan masyarakat yang sudah diberikan ke pimpinan DPRD Sulut, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan memberikan surat untuk dimintai klarifikasi ke JAK.

"Dan sudah dilakukan klarifikasi dan pak James telah memenuhi undangan dari BK. Dan sekali lagi sesuai tatib DPRD Provinsi Sulut nomor 2 tahun 2019 pasal 64 bahwa kami melakukan penyelidikan dan verifikasi. Saat ini sudah dilakukan klarifikasi. Sekarang bisa dilihat pak James sudah menanggapi dengan baik dan merespon positif panggilan dari BK untuk klarifikasi," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Sesuai tatib hasil klarifikasi itu yang ada pada BK nanti akan dilaporkan dalam bentuk berita acara kepada pimpinan DPRD Sulut. "Ada 7 hari proses, kemudian ada pimpinan yang akan menyampaikan selanjutnya sesuai tatib," jelasnya.

Terkait adanya laporan dari GPS ke DPRD Sulut, Sandra menyampaikan, kedatangan mereka untuk memberikan laporan ke DPRD Sulut. Saat itu dari pihak BK mengungkapkan, pihaknya sudah menjelaskan mereka bukan lembaga hukum dan peradilan. Dengan demikian harus ada kajian dan klarifikasi terlebih dahulu. "Sehingga semua tuntutan itu kita akan sampaikan ke pimpinan DPRD kami akan tuangkan dalam berita acara. Persoalan pertanyaan dan pernyataan itu akan dituangkan dalam berita acara," paparnya.

JAK dalam konferensi pers saat itu mengakui, kedatangannya untuk memenuhi undangan BK DPRD Sulut. Dirinya ingin menjaga marwah lembaga DPRD Sulut.

"Hari ini saya hadir menyikapi undangan klarifikasi BK kepada saya. Saya pribadi hadir untuk melakukan klarifikasi dari BK dengan niat baik, tulus dan rendah hati. Saya ingin menjaga marwah DPRD, rumah aspirasi masyarakat Sulut, lembaga DPRD sulut. Sekaligus menjaga tugas BK sesuai dengan tatib. Saya ingin menanggapi BK atas peristiwa luar biasa yang terjadi atas kehidupan keluarga saya," tuturnya.

Ia menuturkan, sebagai pribadi dan keluarga Kojongian-Paruntu dengan tulus dan rendah hati menyatakan mohon maaf kepada lembaga DPRD Sulut, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen dan BK DPRD Sulut. Dirinya menyatakan permohonan maaf sedalam-dalamnya karena kehidupan bahtera rumah tangganya yang sangat tidak baik.

"Dalam proses parpol (partai politik) Golkar saya sudah menerima putusan yang diambil DPD I Partai Golkar Sulut untuk menonaktifkan sementara saya sebagai ketua harian dan saya sebagai kader partai Golkar menerima dengan baik putusan dari Partai Golkar Sulut," paparnya.

Soal adanya desakan untuk mundur sebagai wakil rakyat, dirinya mengungkapkan, dalam konteks ini kiranya dapat melihat dan memberikan kesempatan baginya dalam kehidupan berumah tangga pribadi. Pasti hal tersebut menurutnya, menjadi problem yang luar biasa.

"Kalau ada desakan itu merupakan kewenangan mereka tapi biarlah masalah ini menjadi tanggung jawab pribadi. Sampai sejauh ini saya mau menyelesaikan dengan baik, problem saya dan istri saya sudah berjalan baik dan kondusif. Sampai saat ini komunikasi keluarga kami mungkin berjalan dengan baik ya," kuncinya.

Sebelumnya, sejumlah video amatir yang direkam warga beredar di media sosial, beberapa waktu lalu. Rekaman video menampilkan seorang wanita, diduga istri JAK, marah-marah saat memergoki suaminya bersama perempuan lain di dalam sebuah kendaraan mobil. Peristiwa itu dikabarkan terjadi di ruas jalan Tumatangtang, Tomohon. Sang wanita berupaya menghalangi mobil yang nampak hendak kabur dari lokasi. Dalam video terlihat, wanita tersebut sampai melakukan aksi nekat dengan bergelantungan di bagian depan kendaraan dan sempat terseret beberapa meter sebelum sang pengendara mobil akhirnya menghentikan kendaraan. Warga sekitar yang nampak terkejut atas peristiwa itu terlihat langsung mendatangi lokasi dan langsung mengganjal ban mobil menggunakan batu.(arfin tompodung)