Tensi politik di Gedung Cengkih meninggi. Polemik pergantian Felly Runtuwene dari kursi Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) dan Anggota Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), jadi pemicu. Agenda rapat paripurna dijadikan ajang pertarungan debat kusir.

Fenomena memiriskan itu tersaji dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2019, Rabu (14/11) kemarin. Felly bereaksi, kala Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw meminta Ketua FRNK yang baru, Bart Senduk untuk menyampaikan pandangan fraksi.

Politisi Nasdem itu langsung melakukan protes. Pimpinan dewan dikritik habis-habisan. Bola panas menyasar ke Andrei Angouw. “Kan waktu sidang lalu (Senin, red) pimpinan yang menyampaikan urusan fraksi dikembalikan ke fraksi. Kami terima itu. Fraksi buat rapat. Tapi, besoknya (Selasa, red)  sudah ada berita media, seolah-olah ketua fraksi sudah berpindah. Saya meminta kejelasan dari pimpinan, masing-masing pendapat," tegas Felly.

Calon anggota DPR RI itu mengklaim telah mendapat mandat dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mengendalikan FRNK. Itu menurutnya, merupakan hasil kesepakatan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

"Jadi saya minta diluruskan pada hari ini untuk masalah ini. Ada surat partai politik (Dari PKPI, red) yang masuk ke pimpinan DPRD, keesokan harinya setelah kami rapat fraksi. Jadi saya minta pendapat dari empat pimpinan untuk masalah ini. Siapa Ketua Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan supaya publik tahu seperti apa lembaga yang terhormat ini," semburnya lagi.

Bart Senduk langsung menyanggah pernyataan Felly. Rapat terakhir yang dibuat Felly Cs dinilai tidak sah. Itu karena dirinya dan Sekretaris Fraksi Noldy Lamalo tidak diundang. “Yang sebenarnya, waktu lalu (rapat fraksi terkhir, red), kita tidak diundang. Saya rasa rapat itu illegal, sebab sekretaris fraksi juga tidak diundang,” pungkasnya.

Sekretaris FRNK, Noldy Lamalo juga ikut menyela. Politisi Hanura itu kembali membeber keputusan awal yang telah disepakati bersama di internal fraksi. “Ini pertaruhan harga diri partai. Tolong hargai kami Hanura (Hati Nurani Rakyat), walaupun hanya satu kursi. Komitmen kita dua tahun 6 bulan harus ada pergantian pimpinan. Itu sesuai dengan perjanjian. Ibu sebenarnya bijaksanalah. Fraksi ini tidak bisa terbentuk jika hanya 2 Nasdem dan 2 PKPI,” lugasnya.

Atmosfir ruang sidang yang dihadiri Wakil Gubernur, Steven Kandouw, unsur Forkompinda dan undangan, itu pun makin panas. “Ibu jangan hanya mengutamakan kepentingan pribadi untuk menguasai FRNK,” timpalnya lagi.

Suasana saling serang itu menyulut reaksi juga dari anggota dewan lainnya. “Kita banyak kegiatan, ada Forkompinda di sini. Saya juga ada urusan lain habis ini," sindir Anggota Komisi III DPRD Sulut dari Fraksi Demokrat, Edwin Lontoh.  Senada juga diungkap politisi Demokrat lainnya yakni Marthen Manopo. “Persoalan ini seharusnya tidak dibahas di dalam sidang,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut ikut buka suara. “Tolong agar masalah ini segera diclearkan, ini sudah seperti pasar,” timpalnya.  Setelah suasana agak mencair, Ketua DPRD sebagai pimpinan sidang angkat bicara.

Ia mengakui adanya  surat dari Felly yang menyampaikan hasil rapat fraksi. Hanya saja, ada juga pernyataan dari Sekretaris FRNK yang keberatan dengan rapat fraksi, karena tidak diundang dalam rapat tersebut. "Sesuai aturan PP 12 pasal 69 ayat 4 menyatakan, kalau rapat fraksi harus dipimpin ketua fraksi (Bart Senduk, red). Dengan demikian surat yang dimasukan ibu Felly ke pimpinan tidak sesuai ketentuan,” tutur Andrei. Meski Felly terus melakukan protes, pimpinan dewan tetap mempersilahkan, Bart Senduk untuk menyampaikan pandangan FRNK dan melanjutkan agenda rapat paripurna.

Diketahui, pergantian kursi Ketua FRNK dari Felly Runtuwene ke Bart Senduk telah dibacakan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw pada sidang paripurna DPRD Sulut, lewat surat perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan nomor 14 tertanggal 2 November 2018  pada Senin (5/11). Kala itu, Felly sempat protes. Bahkan Felly sempat menuding ketua DPRD telah melanggar aturan, karena telah menyetujui serta membacakan Bart sebagai Ketua FRNK.

Ia mengklaim  Bart Senduk telah dipecat PKPI dan tengah dalam proses pergantian antar waktu (PAW). Menanggapi hal itu, Bart menyatakan jika urusannya bersama PKPI adalah masalah dapur partai yang tak bisa dicampuri. Dan persoalan internalitu disebut tengah berproses di pengadilan.   Sementara, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menegaskan, proses PAW tidak menghilangkan hak-hak anggota di DPRD.

LENGSER JUGA DI BANGGAR, FELLY PROTES

Aksi protes Felly Runtuwene berlanjut di penghujung rapat paripurna. Itu menyusul dibacakannya surat masuk dari FRNK terkait perubahan posisi di Banggar, dari Felly Runtuwene digantikan Noldy Lamalo.

“Belum selesai masalah ketua fraksi, sudah ada lagi pergantian posisi di Banggar. Ada apa ini,” semburnya, menginterupsi pembacaan surat yang disampaikan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.

Politisi Nasdem itu lagi-lagi mempersoalkan legalitas Bart Senduk yang sudah dipecat PKPI dan dalam proses pergantian antar waktu, tapi malah menjadi ketua fraksi.  Felly juga sempat menyinggung pimpinan dewan. “Mekanisme pergantian ketua fraksi ini tidak sesuai ketentuan, karena belum ada hasil final. Tapi kenapa sudah ditelurkan sebagai  keputusan fraksi dan langsung dieksekusi oleh pimpinan dewan. Itu melanggar aturan,” timpalnya.

Sebelumnya, Felly telah mengakui adanya kesepakatan bersama tentang pergantian FRNK, dari Nasdem ke PKPI. Namun dari hasil rapat dan keputusan yang terakhir, Felly mengklaim, PKPI telah memberikan mandat kepadanya untuk tetap memegang jabatan ketua fraksi.

Itu disebut, karena Bart Senduk telah dipecat oleh PKPI dan dalam proses PAW. Keputusan itu juga diklaim atas persetujuan PKPI dan Nasdem.  Felly juga mengaku dalam rapat fraksi yang digelar, Selasa (6/11), Noldy Lamalo diundang tapi tidak hadir.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw sendiri ketika diwawancarai usai paripurna mengatakan, pimpinan dewan mengacu dari hasil rapat FRNK yang pertama yang dihadiri oleh 5 personil fraksi.  “Itu dipimpin oleh ketua fraksi yang lalu (Felly Runtuwene, red). Rapatnya dihadiri oleh semua anggota fraksi. Semua menyetujui Bart Senduk sebagai ketua,” terangnya.

Persoalan muncul, pasca Bart Senduk diumumkan sebagai  Ketua FRNK dalam rapat paripurna, Senin (5/11). FRNK kembali melakukan rapat fraksi, tapi hanya dihadiri 3 personil, tanpa Ketua dan Sekretaris. “Yang diumumkan di rapat paripurna hasil rapat FRNK yang dihadiri 5 personil fraksi. Itu berarti sah, jadi diumumkan di Paripurna,” lugasnya.

 “Tapi  setelah itu ada surat juga yang masuk hasil rapat fraksi (FRNK) yang dihadiri 3 anggora fraksi. Itu disusul surat Pak pak Noldy dan Bart yang keberatan tidak undang (Dalam rapat, red). Cuma kalau soal undangan itu tidak diatur dalam PP 12. Yang diatur adalah rapat fraksi harus dipimpin oleh pimpinan fraksi. Saya lihat 3 orang itu bukan pimpinan semua. Berarti hasil rapat fraksi tersebut tidak sesuai aturan,” ulas Andrei.

“Jadi yang saya baca waktu paripurna sebelum ini sudah sesuai aturan. Kalau dibilang tidak sesuai aturan yang mana tidak sesuai aturan. Masalah pak Bart dipecat, itu urusan dia dengan partai. Pak Fahri Hamzah saja sudah dipecat PKS masih wakil ketua DPR RI. Masalah kan dia (Bart, red) lagi gugat. Jadi proses hukum. Kalau dipecat belum ada keputusan hukum tetap,” sambungnya.

Kemudian lanjut Andrei, masuk lagi surat dari  FRNK tentang perpindahan Alat Kelengkapan Dewan, pergantian anggota Banggar Fraksi dari Felly ke Noldy. ”Itu dibolehkan atas usul fraksi makanya kita baca yang itu,” tuturnya.   “Kita sudah mengikuti  ketentuan itu. Dimana kita berat sebelah? Kita tidak mengerti. Kita sudah mengikuti aturan itu apakah ada yang kita langgar? “ sambungnya.

Ia pun mengakui untuk saat ini Bart Senduk sebagai ketua sesuai dengan ketentuan. “Bart Senduk (mengakui sebagai ketua fraksi, red) karena sudah sesuai dengan ketentuan dan Banggar Noldy Lamalo karena sudah sesuai ketentuan,” kuncinya.

KOMUNIKASI POLITIK BANTENG-RESTORASI TERSUMBAT

Polemik perebutan kursi ketua di internal Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK), ditanggapi berbeda oleh Taufik Tumbelaka. Salah satu pemerhati politik Sulut itu menilai ada kepentingan politis di balik dinamika yang tengah memanas tersebut.

Itu menyusul sepak terjang Felly Runtuwene yang akhir-akhir ini dinilai semakin kritis terhadap pemerintah. “Pasti ada agenda politik di balik itu. Felly kan sekarang makin kritis. Itu sah-sah saja. Kalau mau populis, memang  harus kritis. Dan mungkin ini momentumnya. Namanya juga ini tahun politik,” tanggap jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

“Kan bukan hanya sekali Felly terlibat perang argumen dengan Ketua Dewan yang notebene dari PDIP. Itu bahkan pernah terjadi  di depan Gubernur (Olly Dondokambey, red),” sambung sosok yang akrab disapa Bung Taufik itu.

Taufik melihat ada komunikasi politik yang tersumbat antara Nasdem dan PDIP di Sulut. “Ini sebenarnya perang antara PDIP dan Nasdem. Bart Senduk itu memang legislator dari PKPI. Tapi sudah bukan rahasia umum, Bart itu sangat dekat dengan elit-elit PDIP, terutama dengan Olly. Bart itu PDIP yang berjaket PKPI,”   umbarnya.

Apalagi, lanjut Taufik, PDIP dan Nasdem di Sulut saat ini tengah bersaing ketat untuk merebut kursi DPR RI. “Jadi dinamika di FRNK itu dijadikan momentum politik dari Felly untuk mencari perhatian serta mengambil posisi tawar. PDIP bisa kena isu negatif, karena dianggap tidak demokratis,” sambung Taufik.

Polemik tersebut dianggap sebagai  kegagalan komunikasi politik dari Nasdem dan PDIP. “Kalau perang terbuka dua partai pengusung Jokowi-Ma’ruf akan terus dipertontonkan ke publik, imbasnya bisa di Pilpres dan Pileg nanti,” ulasnya.

Meski begitu, Taufik menilai hanya PDIP di Sulut yang akan all out mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pilpres mendatang. “Karena partai pendukung yang lain, lebih cenderung fokus di Pileg,” kuncinya.(arfin tompodung)