Sitaro, MS

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kenly Poluan mengunjungi kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), tepatnya di Pulau Makalehi, Rabu (13/10). Ini dalam kerangka menjalankan Program Pengembangan Kampung Pengawasan.

DI kesempatan ini, Poluan secara langsung meresmikan Pulau Makalehi sebagai Kampung Pengawasan. Pulau ini terdapat 3 desa, yakni Kampung Makalehi Induk, Makalehi Timur dan Makalehi Utara. “Kami ingin membangun perspektif baru, pulau-pulau kecil dan terluar harus jadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini harus kita lakukan agar daerah kepulauan menjadi halaman depan pembangunan politik ekonomi. Jangan terus menjadi halaman belakang, seperti yang terjadi selama ini,” ucap Poluan.

Dia menjelaskan, Bawaslu harus menjadi penyebab terjadinya perubahan atau percepatan pembangunan ekonomi dan politik.

“Jadi, bagaimana kita (Bawaslu-red) sebagai penyelenggara menjadi katalisator pembangunan ekonomi dan politik. Walaupun secara starategis, kami menjadi wasit dari proses pergantian suatu jabatan politik,” jelasnya.

Kata dia, kunjungan kali ini juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering dihadapi jajaran Bawaslu di daerah kepulauan. Sehingga, bisa secara bersama-sama, pihaknya dapat mendapatkan solusi untuk memperbaiki. Dia menegaskan, pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Hal ini agar bisa berdampak baik bagi taraf hidup masyarakat.

“Pemilu dan Pilkada 2024 harus menghasilkan pemimpin yang bagus. Banyak anggaran yang nantinya dikeluarkan. Harus ada efek perubahan. Sebab, kalau tidak ada peningkatan taraf hidup masyarakat, berarti pemilu dan Pilkada dianggap gagal,” tegas Poluan yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI ini.

Ia menambahkan, hal-hal yang berimplikasi pada terpilihnya pemimpin gagal ialah bagaimana seorang calon kepala daerah atau calon legislatif menggunakan politik uang untuk meraup suara. Menurutnya masalah tersebut harus diantisipasi sejak awal.

“Saya harap, masyarakat di pulau ini bersih dari politik uang. Jangan sampai terpilih pemimpin yang gagal. Masyarakat harus sadar sejak awal bahwa mengawal pemilu dan Pilkada itu menjadi bagian dari kehidupannya. Sehingga dengan ini bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutup Poluan.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow saat menjadi narasumber mengatakan, program Kampung Pengawasan yang dicetus Bawaslu Sulut jadi wadah pendidikan bagi pemilih. Publik akan berproses bersama bicara tentang demokrasi secara menyeluruh dan tidak semata-mata soal pemilu saja.

Menurut Sumampow, pendidikan pemilih itu dibuat jauh hari sebelum pemilu atau Pilkada berlangsung. Supaya ketika orang masuk dalam pemilu atau Pilkada, secara substansial pemilih sudah punya kemampuan memadai untuk ikut terlibat dalam hal tersebut.

Menyinggung masalah geografis kepulauan, Sumampow menyebutkan, daerah-daerah seperti ini sering tidak mendapatkan perhatian khusus. “Faktanya memang jarang mendapat perhatian. Banyak sekali urusan penyelenggara itu berpusat di ibu kota provinsi. Sehingga sangat baik ketika ada kegiatan seperti ini masyarakat dapat memaksimalkan untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan,” terang Sumampow.

Sumampow juga menyebutkan, politik uang harus dibasmi sejak dini. Menurutnya pembangunan kesadaran ini harus dilakukan sebelum tahapan berlangsung. Politik uang sulit dibasmi ketika tahapan sedang berlangsung. "Proses pencegahannya dilakukan dengan nembangun kesadaran masyarakat lewat kegiatan seperti ini, di luar tahapan agar ruang bicaranya lebih bebas,” sebut Sumampow

Diketahui Pulau Makalehi adalah pulau terluar Indonesia, terletak di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan negara Filipina. Pulau Makalehi ini merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro dan jajaran Sekretariat.(*)