KELUH masyarakat atas kenaikan harga Surat Muatan Udara (SMU) dan tiket, bergelinding ke Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat sontak ambil sikap. Langkah mengonsultasikannya di pemerintah pusat ditempuh. Kebijakan Maskapai ini ikut disorot.

Atas aspirasi Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia (Asperindo), Komisi II DPRD Sulut langsung menuju ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI). Sekertaris Komisi II DPRD Sulut, Rocky Wowor mengatakan, pembahasan dengan Sekertaris Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono mengaku, akan menindaklanjuti masalah itu. Pihak pemerintah pusat akan terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait persoalan tersebut.

"Kami datang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dan ada juga Asperindo yang kami hearing lalu yang meminta ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum airlines menaikkan harga," jelas Wowor, Rabu (23/1), saat dihubungi.

Tarif tiket maupun kargo yang melonjak tersebut dipandang sangat berpengaruh signifikan bagi inflasi 2019. Dampaknya terasa hingga ke daerah Bumi Nyiur Melambai.  “Efek kenaikan tarif kargo ini sangat berpengaruh terhadap warga dan daerah. Makanya tindakan dari pihak pemerintah sangat dibutuhkan,” papar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Menurut Wowor, kenaikan harga tiket dan tarif kargo sangat berpengaruh terhadap sektor jasa lainnya. Sikap tegas dari instansi terkait sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kementerian selama ini tidak campur soal harga, karena itu kementerian akan selidiki dan akan mengambil sikap tegas," tutup wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya itu. (arfin tompodung)