Minut, MS

Agenda sosialisasi peraturan daerah (perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali bergulir. Legislator Herry Rotinsulu juga menggelar sosialisasi tentang Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut). 

Antusias masyarakat terhadap sosialisasi  tersebut nampak terlihat, tatkala merespon materi yang disampaikan nara sumber Dr Trioldi Rotinsulu SE MSi dalam sosper yang digelar, Selasa (13/12) malam. Mereka memberi pertanyaan sekaligus masukkan terhadap perda tersebut. Salah satunya mendorong agar pemerintah bisa lebih banyak menyediakan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan, khususnya yang menangani anak-anak penyandang disabilitas. Selain itu meminta supaya fasilitas untuk mereka bisa disediakan. 

Merespon hal tersebut, Trioldi sebagai pemateri mengungkapkan, memang perlu untuk ke depan pemerintah harus memperkuat SDM guru, supaya menerima pendidikan yang bagus agar mereka bisa menangani masalah disabilitas. Ia menjelaskan, sebutan penyandang disabilitas di setiap kementerian berbeda-beda. Makanya penangananya juga memiliki perbedaan. "Kalau di Kemensos (Kementerian Sosial) disebut penyandang cacat, di kementerian pendidikan menyebut berkebutuhan khusus, Kemenkes (Kementerian Kesehatan) menyebut penderita cacat sehingga penanganan mereka berbeda beda," ujarnya. 

Lanjutnya, aspek penguatan SDM dan fasilitas maupun infrastruktur penting sehingga sekolah-sekolah ini benar-benar bisa hadir untuk menangani masalah penyandang disabilitas. "Mereka betul-betul memiliki kesiapan dari segi SDM dan fasilitas pendidikan yang baik bagi penyandang disabilitas. Saya kira bukan guru biasa yang menangani ini," jelasnya.

Anggota DPRD Sulut, Herry Rotinsulu berharap, dengan adanya kegiatan sosper ini disamping memberikan pengetahuan tapi DPRD Sulut juga bisa menerima masukkan. Ia mengapresiasi atas antusias dari masyarakat. Terlebih atas masukkan yang sudah diberikan. "Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masuk akal. Nantinya masukkan ini akan dibawa. Ada tim di DPRD Sulut yang akan membahas lagi.  Tentu akan direvisi kalau memungkinkan untuk direvisi," ujarnya. (arfin)