Personil Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur terbentuk. Sejumlah catatan diberikan kepada wakil rakyat untuk menjadi perhatian. 

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen. Ia mengungkapkan, pimpinan Pansus LKPJ telah terbentuk. Mereka diberikan waktu untuk membahas selama 1 bulan.  Dalam pembahasan nanti dirinya menginstruksikan untuk memperhatikan beberapa hal. "Kami sudah sampaikan dalam rapat paripurna ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni program capaiannya bagaimana tapi kedua terutama impactnya," tegas Silangen, baru-baru ini, saat diwawancarai di tempat kerjanya kantor DPRD Sulut. 

Terkait impact atau dampak dari program itu menurut Silangen penting. Jangan sampai, dananya sudah terserap habis tapi tidak ada manfaat atau dampak positif dari program tersebut. "Itu yang mesti dievaluasi," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Selain kedua hal itu, Silangen juga mengingatkan agar para anggota pansus melakukan evaluasi terkait berapa banyak pokok pikiran dari dewan yang disampaikan dan sudah terakomodir. Jadi menurut Silangen, kebijakan program harus berdasarkan sejumlah kajian itu.

"Pertama teknokrat yakni teman-teman sebagai pembantu di pemda (pemerintah daerah) gubernur dan wagub (wakil gubernur oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dan kajian berdasarkan politisi yaitu visi misi kepala daerah. Kemudian kajian ketiga bagian kita aspiratif dan pokok pikiran. Karena itu kita dewan turun reses, berapa aspirasi dari DPRD Sulut ini yang terakomodir karena kita kan bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara ini. (arfin tompodung)