Kaidipang, MS

Walaupun belum ada indikasi adanya proyek bermasalah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Perubahan tahun 2018 lalu. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut tetap diminta untuk meningkatkan pengawasan. "Biasanya akhir tahun seperti ini banyak pekerjaan yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebab kualitasnya buruk, sehingga itu pengawasan secara ketat diperlukan dan wajib dilaksanakan oleh Pemkab Bolmut," tegas Abdul Agus Heydemans.

Dengan adanya fungsi pengawasan ini Agus sapaan akrabnya menambahkan kedepannya Pemkab Bolmut tidak akan mendapatkan temuan lagi dari BPK terlebih pada pekerjaan fisiki. "Semua tergantung proses pengawasan, jika memang Pemkab Bolmut tegas, maka saya yakin tidak ada lagi temuan-temuan yang berdampak pada pemberian opini pengelolaan keuangan dan administrasi yang buruk," tambahnya

Menanggapi hal tersebut Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bolmut Rudini Masuara, ketika dikonfirmasi menyatakan jika pihaknya terus melakukan pengawasan yang ketat sehingga dirinya yakin jika tidak ada temuan-temuan pada pekerjaan fisik. “Alhamdulillah pada tahun sebelumnya dengan adanya pengawasan ketat terhadap seluruh proyek fisik yang ada di Bolmut, temuan-temuan sudah dapat diminimalisir, dan ini terus kami lakukan demi kemajuan kita bersama,” pungkasnya. (Nanang Kasim)