Manado, MS

Penggodokan Rancangan Peraturan (Ranperda) Pohon didorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Komisi 3 yang menanganinya menilai penting meneruskan regulasi sempat stagnan ini. Pemetaan semua pihak yang berkepentingan dilakukan.

Manfaat ditelurkannya perda ini terendus dalam Rapat Komisi 3 DPRD Sulut bersama staf ahli Ranperda Pohon, Selasa (25/2), di ruang rapat komisi. Personil Komisi 3 DPRD Sulut, Amir Liputo menjelaskan, perda inisiatif berarti pihak dewan perlu menyakinkan eksekutif bahwa perda tersebut sangat penting. Menurutnya, aturan tersebut sangat dibutuhkan karena perna Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pemotongan pohon namun digugat Pemerintah Kota Manado. Hanya saja masalah ini tidak ada regulasinya.  "Ini perda saya rasa sangat penting karena di Kalimatan Timur dan Barat sudah ada perda ini dan berjalan bagus. Beberapa daerah sudah gunakan karena sering terjadi PLN potong pohon digugat denda Pemkot Manado," ujar Liputo.

Sementara, Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Boy Tumiwa menjelaskan, perlunya dalam pembahasan nanti mempertimbangkan semua pihak yang berkepentingan. Bukan hanya PLN melainkan pula instansi lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Harus ada perlindungan dan pengendalian pohon. Ternyata pohon harus dilindungi. PLN datang orangnya memotong hanya pukul rata sesuai keinginan PLN supaya listrik itu bisa disalurkan. Dia tidak berpikir masalah keindahan," tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Baginya, PLN dalam melakukan tindakan pemotongan pasti tidak akan melihat sisi lingkungan hidup. Makanya penting dalam perda ini mempertimbangkan semua aspek, bukan hanya kepentingan PLN saja. "Ini supaya semua keinginan stakeholder bisa terakomodir di sini (Perda Pohon, red). Harus diatur siapa yang harus memotong, siapa yang beri izin memotong, yang boleh dipotong yang mana," kunci wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara itu. (arfin tompodung)