Tondano, MS

Pemerintah Kabupaten Minahasa berupaya menyelesaikan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Hal itu dikatakan Bupati DR Ir Royke Octavian Roring M.Si saat menghadiri secara online penutupan kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II tahun 2020 oleh BPK perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) via zoom meeting, Jumat (18/12). Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Minahasa Frits R. Muntu, S.Sos.

"Pada intinya Pemerintah Kabupaten Minahasa berusaha untuk menyelesaikan semua tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan memacu semua organisasi perangkat daerah untuk kooperatif dalam menidaklanjuti hasil pemeriksaan BPK itu," ungkap Bupati.

Adapun kegiatan ini dipimpin oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota di Sulut, Sekda, para Inspektur, serta Kepala BPKAD.

Diketahui, pada semester II tahun 2020 Pemkab Minahasa menambah rekomendasi selesai tindak lanjut sebanyak 61, naik 5,28% menjadi 81.23%.

Permasalahan yang terjadi dalam proses tindak lanjut di kabupaten kota yang ada di Sulut adalah perubahan  SOTK yang ikut mempengaruhi perubahan sistem. 

BPK sendiri terus memantau proses tindak lanjut ini, dan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.(jackson kewas)