STOK VAKSIN MENIPIS, DEPROV WARNING PEMERINTAH
Manado, MS
Keluh minimnya ketersediaan vaksin meletup dari berbagai wilayah Indonesia. Daerah di Sulawesi Utara (Sulut) termasuk. Pemerintah pun diingatkan. Desakan untuk mempercepat pendistribusiannya mengencang.
Polemik kurangnya stok dosis vaksin yang terjadi di sejumlah daerah, turut melanda bumi Nyiur Melambai. Ini membuat proses vaksinasi mulai melambat. Padahal sebelumnya, beberapa daerah di Sulut masuk sebagai yang mendominasi atau capaian tertinggi realisasi vaksin dosis pertama di Indonesia. Program nasional yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai perlawanan terhadap Covid-19, kans kena imbas.
Problem tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut angkat bicara. Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok menyayangkan kondisi ini harus terjadi. Apalagi di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat. Ia menyampaikan, untuk menuju herd immunity, dibutuhkan ketersediaan vaksin. Diakuinya, memang kebutuhan vaksin di setiap daerah berbeda-berda. “Kita tentu menyesalkan di saat rakyat diyakinkan untuk vaksin secara massal kemudian vaksin tidak tersedia,” sesal Koordinator Komisi IV DPRD Sulut bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini, Rabu (28/7), saat dihubungi.
Dinas terkait menurutnya, perlu menjelaskan secara detil apa yang sedang terjadi sehingga minimnya stok vaksin. Termasuk menjelaskan persoalan lainnya seperti pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes). “Dan honor nakes (tenaga kesehatan) yang masih menjadi persoalan,” desak Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut ini.
Bagi anggota dewan provinsi (deprov) daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara tersebut, terkait dengan persoalan ini instansi yang membidanginya yang harus bertanggung jawab. Perlu untuk mengambil langkah terhadap persoalan yang sedang mengemuka di hadapan publik. “Dalam ilmu organisasi, tetap dalam hal ini pelaksana teknis bertanggung jawab. Diharapkan kecepatan pak gubernur mampu diimbangi oleh instansi teknis,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut itu.
Masalah ini dinilai perlu ada antisipasi oleh pemerintah
sehingga tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Hal itu karena
sosialisasi dan ajakan untuk sosialisasi massal sedang dilakukan. Masyarakat
pun sudah semakin antusias mengikuti program percepatan vaksinasi ini. Namun
tiba-tiba di daerah-daerah terjadi keterbatasan vaksin. Kondisi ini dinilai
akan sangat menganggu ritme proses vaksinasi. “Kalau terjadi perlambatan dalam
proses vaksin maka masyarakat sudah kena Covid duluan. Apalagi kalau yang belum
pernah divaksin sama sekali itu adalah anak-anak dan lansia (lanjut usia). Maka
bahaya. Ini akan semakin memperlambat proses vaksinasi. Karena mereka yang
sudah kena positif duluan, aturannya kan kalau sedang positif belum bisa
divaksin. Pun ketika dia baru sembuh juga belum bisa langsung divaksin. Maka
penundaan akan semakin panjang,” ungkap pemerhati sosial Sulut, Paul Egeten.
Pemerintah daerah Sulut diharapkan bisa melakukan lobi di
bagian pusat agar mempercepat pendistribusian vaksin. Dengan demikian
kelanjutan proses vaksinasi bisa dilakukan kembali. “Harapannya pak gubernur
Sulut, bisa melakukan lobi di pemerintah pusat supaya dosis vaksin segera turun
ke daerah-daerah di Sulut. Apabila dia sudah tiba maka saya usulkan agar,
diutamakan dulu, selain anak-anak, lansia, mereka yang sama sekali belum
menerima vaksin dosis pertama, sebelum mereka tertular lebih dulu,” tuturnya.
DAERAH DI SULUT KELUHKAN MINIM STOK
‘Jeritan’ atas kurangnya stok vaksin terdengar pula di daerah Sulut. Keluhan itu datang dari Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro). Kegiatan vaksinasi dipastikan melambat selang beberapa pekan ke depan. Keterbatasan stok vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro, jadi penyebab.
Meski pada akhir pekan pemerintah daerah Sitaro telah
mendapatkan 1.400 vaksin jenis Biofarma dan AstraZeneca dari Pemprov Sulut,
namun pasokan tersebut belum bisa mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi di
Kabupaten Kepulauan Sitaro. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Drs John
Palandung MSi mengatakan, kebutuhan vaksin untuk warga masyarakat yang masuk
sasaran vaksinasi masih sangat banyak.
Untuk itu, ia mengharapkan agar persoalan ini bisa
menjadi atensi pemerintah pusat maupun Pemprov Sulut. "Jadi kemarin dalam
rapat bersama bapak presiden, semua (kepala daerah, red) menyampaikan soal ini
(keterbatasan vaksin, red). Jadi bapak presiden mengatakan, semua dilakukan
secara bertahap," kata Palandung, Senin (26/7).
Walaupun program vaksinasi di Kabupaten Sitaro akan
melambat akibat keterbatasan stok vaksin, namun Palandung menyebutkan
masyarakat harus bersyukur karena sampai saat ini, Kabupaten Sitaro berada pada
posisi ketiga se-Sulut dalam progres vaksinasi. "Kalau vaksinnya tersedia
sesuai kebutuhan jumlah sasaran, kemungkinan sekitar September atau Oktober,
kita sudah tuntas dengan program ini," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sitaro dr Samuel Raule
MKes menerangkan, sebanyak 1.400 dosis vaksin yang diterima, terdiri dari 40
vial atau 400 dosis vaksin jenis AstraZeneca serta 100 vial atau 1.000 dosis
jenis Biofarma. "Memang persediaan vaksin di pemerintah provinsi sangat
terbatas, apalagi mereka harus membagi ke 15 kabupaten kota yang ada. Jadi
rata-rata daerah juga mendapatkan vaksin dalam jumlah terbatas," kata
Raule.
Meski telah memperoleh kiriman vaksin, namun hal itu
belum mampu mengoptimalkan jalannya program vaksinasi di Kabupaten Sitaro. Tapi
pihak Dinkes Sitaro akan memprioritaskan stok vaksin yang ada, khususnya jenis
Biofarma untuk penyuntikan dosis kedua.
"Makanya kami sudah mengajukan permintaan ulang ke
pemprov Sulut. Sebab yang ada sekarang hanya difokuskan untuk dosis
kedua," ujarnya.
Selanjutnya untuk 400 dosis vaksin AstraZeneca Raule
mengatakan, akan diperuntukan bagi sasaran usia 18 tahun ke atas pada penyuntikan
dosis pertama. "Dosis dua AstraZeneca nanti September karena interval
dosis satu dan dua, minimal 12 minggu. Untuk Biofarma, interval dosis satu dan
dua minimal 28 hari, jadi kalau lebih hari tidak masalah karena minimal 28
hari," terangnya.
Sebelumnya, Pemkab Sitaro telah mengajukan permintaan vaksin ke Pemprov Sulut. Tak tanggung-tanggung, jumlah vaksin yang diminta mencapai 50.000 dosis untuk keperluan percepatan program vaksinasi di Kabupaten Sitaro. Namun demikian, keterbatasan jumlah vaksin yang ada di Pemprov Sulut membuat pemkab hanya memperoleh 1.400 vaksin yang diterima awal pekan ini.
Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, gerak vaksinasi
dalam rangka penanganan Covid-19 terbilang sukses. Terbukti, 6 daerah di
jazirah utara Pulau Selebes mendominasi capaian tertinggi vaksinasi dosis
pertama di Tanah Air. Kabupaten Sitaro termasuk di dalamnya. Keenam dari 20
kabupaten kota dengan capaian vaksinasi dosis pertama tertinggi adalah Kota
Manado (63 %), Kota Tomohon (50 %), Kabupaten Sitaro (32 %), Kota Bitung (26
%), Kabupaten Minahasa Selatan (25 %) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (24
%). Manado dan Tomohon berada di posisi pertama dan kedua. Hal itu diakui Wakil
Gubernur (Wagub) Drs Steven Kandouw, melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/7).
"Ranking vaksinasi per kabupaten kota hari ini (kemarin, red), 6 dari 20
terbaik ada di Sulawesi Utara," tandasnya.
SEJUMLAH PEMDA DI INDONESIA ‘MENJERIT’
Rintihan keterbatasan stok vaksin juga menyembul di
sejumlah daerah Indonesia. Ini membuat capaian vaksinasi mereka masih rendah.
Asa pemerintah daerah (pemda) mengejar target terancam tak capai.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (Sumsel), Lesty
Nuraini mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan
sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari total jumlah tersebut hanya
tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua. "Sisa vaksin tidak ada lagi, bisa
dikatakan habis. Kalau pun ada itu untuk dosis dua," kata Lesty, Rabu
(21/7).
Lesty menerangkan, setiap bulan, Sumsel hanya mendapatkan
150.000 vial vaksin. Sementara, idealnya, untuk mengejar target percepatan
vaksin Covid-19 mencapai 70 persen yakni 300.000 setiap bulannya. Meski
demikian, kelangkaan vaksin Covid-19 ini menurut Lesty bukan hanya terjadi di
Sumsel. Namun stok vaksin Covid-19 habis atau menipis juga terjadi di sejumlah
daerah di Indonesia. "Karena memang vaksin ini terbatas, jadi kita maklum
juga," ujarnya.
Hal senada dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). Kurangnya stok vaksin
mengakibatkan jumlah cakupan vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah. Ungkapan
itu disampaikannya saat rapat koordinasi (Rakor) terkait penanganan Covid-19 di
Jawa Tengah dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Jumat (23/7).
Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa
Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen. "Saya
laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin.
Kawan-kawan bupati walikota itu semua rindu vaksin," kata Ganjar dikutip
dari keterangan tertulis, Sabtu (24/7).
KEMENKES BERI RESPON KELUHAN DAERAH
Kegelisahan berbagai pemda terkait minimnya stok vaksin mendapat respon pemerintah pusat. Kemenkes RI mengakui adanya keterbatasan penyediaan vaksin. Maka dari itu diharapkan daerah-daerah untuk sementara memberikan kepada mereka yang prioritas menerima.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengakui, stok vaksin Covid-19 masih terbatas.
Dengan demikian beberapa daerah belum bisa melakukan vaksinasi secara optimal.
Saat ini, baru 30 persen stok vaksin yang diterima dari total kebutuhan
nasional sebanyak 426 juta dosis vaksin.
"Di bulan Juli ini beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa melakukan vaksin karena belum dikirim dari pusat, ya karena memang jumlah vaksin yang kita terima 151,9 juta itu sebenarnya masih kurang lebih 30 persennya dari kebutuhan kita karena kebutuhan kita kan 426 juta dosis," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Selasa (27/7) kemarin.
Nadia mengatakan, sebanyak 426 juta dosis vaksin itu baru
bisa dipenuhi oleh produsen hingga Desember 2021. Oleh karenanya, saat ini
pemberian vaksinasi dilakukan pada kelompok prioritas secara bertahap.
"Nah Alhamdulillah di Juli ini kita mendapatkan
suplai vaksin yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tentunya
ini akan semakin bertambah di Agustus nanti kurang lebih akan ada 60 juta
dosis," ujarnya.
Lebih lanjut, Nadia mengatakan, stok vaksin akan terus
bertambah di bulan berikutnya hingga Desember 2021. "Di September,
Oktober, November, Desember sekitar 70 juta dosis," ucap Nadia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meningkatkan target menjadi 2
juta suntikan per hari untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok guna
memutus penularan Covid-19. Tak tanggung-tanggung, Jokowi bahkan menginginkan
vaksin harian mencapai 5 juta suntikan. Namun sejak rekor 1 juta suntikan
vaksin tercapai, jumlah penyuntikan kembali menurun di bawah 1 juta. Bahkan
hingga kini jumlah penyuntikan juga belum pernah mencapai angka 2 juta
sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Adapun dari target 208.265.720 orang,
baru 18.129.878 yang telah mendapat dosis lengkap vaksinasi Covid-19 atau
setara dengan 8,7 persen. (kompas/tim ms)
Komentar