STOK VAKSIN MENIPIS, DEPROV WARNING PEMERINTAH


Manado, MS

Keluh minimnya ketersediaan vaksin meletup dari berbagai wilayah Indonesia. Daerah di Sulawesi Utara (Sulut) termasuk. Pemerintah pun diingatkan. Desakan untuk mempercepat pendistribusiannya mengencang.

Polemik kurangnya stok dosis vaksin yang terjadi di sejumlah daerah, turut melanda bumi Nyiur Melambai. Ini membuat proses vaksinasi mulai melambat. Padahal sebelumnya, beberapa daerah di Sulut masuk sebagai yang mendominasi atau capaian tertinggi realisasi vaksin dosis pertama di Indonesia. Program nasional yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai perlawanan terhadap Covid-19, kans kena imbas.

Problem tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut angkat bicara. Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok menyayangkan kondisi ini harus terjadi. Apalagi di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat. Ia menyampaikan, untuk menuju herd immunity, dibutuhkan ketersediaan vaksin. Diakuinya, memang kebutuhan vaksin di setiap daerah berbeda-berda. “Kita tentu menyesalkan di saat rakyat diyakinkan untuk vaksin secara massal kemudian vaksin tidak tersedia,” sesal Koordinator Komisi IV DPRD Sulut bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini, Rabu (28/7), saat dihubungi.

Dinas terkait menurutnya, perlu menjelaskan secara detil apa yang sedang terjadi sehingga minimnya stok vaksin. Termasuk menjelaskan persoalan lainnya seperti pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes). “Dan honor nakes (tenaga kesehatan) yang masih menjadi persoalan,” desak Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut ini. 

Bagi anggota dewan provinsi (deprov) daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara tersebut, terkait dengan persoalan ini instansi yang membidanginya yang harus bertanggung jawab. Perlu untuk mengambil langkah terhadap persoalan yang sedang mengemuka di hadapan publik. “Dalam ilmu organisasi, tetap dalam hal ini pelaksana teknis bertanggung jawab. Diharapkan kecepatan pak gubernur mampu diimbangi oleh instansi teknis,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut itu.  

Masalah ini dinilai perlu ada antisipasi oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Hal itu karena sosialisasi dan ajakan untuk sosialisasi massal sedang dilakukan. Masyarakat pun sudah semakin antusias mengikuti program percepatan vaksinasi ini. Namun tiba-tiba di daerah-daerah terjadi keterbatasan vaksin. Kondisi ini dinilai akan sangat menganggu ritme proses vaksinasi. “Kalau terjadi perlambatan dalam proses vaksin maka masyarakat sudah kena Covid duluan. Apalagi kalau yang belum pernah divaksin sama sekali itu adalah anak-anak dan lansia (lanjut usia). Maka bahaya. Ini akan semakin memperlambat proses vaksinasi. Karena mereka yang sudah kena positif duluan, aturannya kan kalau sedang positif belum bisa divaksin. Pun ketika dia baru sembuh juga belum bisa langsung divaksin. Maka penundaan akan semakin panjang,” ungkap pemerhati sosial Sulut, Paul Egeten.

Pemerintah daerah Sulut diharapkan bisa melakukan lobi di bagian pusat agar mempercepat pendistribusian vaksin. Dengan demikian kelanjutan proses vaksinasi bisa dilakukan kembali. “Harapannya pak gubernur Sulut, bisa melakukan lobi di pemerintah pusat supaya dosis vaksin segera turun ke daerah-daerah di Sulut. Apabila dia sudah tiba maka saya usulkan agar, diutamakan dulu, selain anak-anak, lansia, mereka yang sama sekali belum menerima vaksin dosis pertama, sebelum mereka tertular lebih dulu,” tuturnya.

 

DAERAH DI SULUT KELUHKAN MINIM STOK

‘Jeritan’ atas kurangnya stok vaksin terdengar pula di daerah Sulut. Keluhan itu datang dari Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro). Kegiatan vaksinasi dipastikan melambat selang beberapa pekan ke depan. Keterbatasan stok vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro, jadi penyebab.

Meski pada akhir pekan pemerintah daerah Sitaro telah mendapatkan 1.400 vaksin jenis Biofarma dan AstraZeneca dari Pemprov Sulut, namun pasokan tersebut belum bisa mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Drs John Palandung MSi mengatakan, kebutuhan vaksin untuk warga masyarakat yang masuk sasaran vaksinasi masih sangat banyak.

Untuk itu, ia mengharapkan agar persoalan ini bisa menjadi atensi pemerintah pusat maupun Pemprov Sulut. "Jadi kemarin dalam rapat bersama bapak presiden, semua (kepala daerah, red) menyampaikan soal ini (keterbatasan vaksin, red). Jadi bapak presiden mengatakan, semua dilakukan secara bertahap," kata Palandung, Senin (26/7).

Walaupun program vaksinasi di Kabupaten Sitaro akan melambat akibat keterbatasan stok vaksin, namun Palandung menyebutkan masyarakat harus bersyukur karena sampai saat ini, Kabupaten Sitaro berada pada posisi ketiga se-Sulut dalam progres vaksinasi. "Kalau vaksinnya tersedia sesuai kebutuhan jumlah sasaran, kemungkinan sekitar September atau Oktober, kita sudah tuntas dengan program ini," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sitaro dr Samuel Raule MKes menerangkan, sebanyak 1.400 dosis vaksin yang diterima, terdiri dari 40 vial atau 400 dosis vaksin jenis AstraZeneca serta 100 vial atau 1.000 dosis jenis Biofarma. "Memang persediaan vaksin di pemerintah provinsi sangat terbatas, apalagi mereka harus membagi ke 15 kabupaten kota yang ada. Jadi rata-rata daerah juga mendapatkan vaksin dalam jumlah terbatas," kata Raule.

Meski telah memperoleh kiriman vaksin, namun hal itu belum mampu mengoptimalkan jalannya program vaksinasi di Kabupaten Sitaro. Tapi pihak Dinkes Sitaro akan memprioritaskan stok vaksin yang ada, khususnya jenis Biofarma untuk penyuntikan dosis kedua.

"Makanya kami sudah mengajukan permintaan ulang ke pemprov Sulut. Sebab yang ada sekarang hanya difokuskan untuk dosis kedua," ujarnya.

Selanjutnya untuk 400 dosis vaksin AstraZeneca Raule mengatakan, akan diperuntukan bagi sasaran usia 18 tahun ke atas pada penyuntikan dosis pertama. "Dosis dua AstraZeneca nanti September karena interval dosis satu dan dua, minimal 12 minggu. Untuk Biofarma, interval dosis satu dan dua minimal 28 hari, jadi kalau lebih hari tidak masalah karena minimal 28 hari," terangnya.

Sebelumnya, Pemkab Sitaro telah mengajukan permintaan vaksin ke Pemprov Sulut. Tak tanggung-tanggung, jumlah vaksin yang diminta mencapai 50.000 dosis untuk keperluan percepatan program vaksinasi di Kabupaten Sitaro. Namun demikian, keterbatasan jumlah vaksin yang ada di Pemprov Sulut membuat pemkab hanya memperoleh 1.400 vaksin yang diterima awal pekan ini.

Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, gerak vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 terbilang sukses. Terbukti, 6 daerah di jazirah utara Pulau Selebes mendominasi capaian tertinggi vaksinasi dosis pertama di Tanah Air. Kabupaten Sitaro termasuk di dalamnya. Keenam dari 20 kabupaten kota dengan capaian vaksinasi dosis pertama tertinggi adalah Kota Manado (63 %), Kota Tomohon (50 %), Kabupaten Sitaro (32 %), Kota Bitung (26 %), Kabupaten Minahasa Selatan (25 %) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (24 %). Manado dan Tomohon berada di posisi pertama dan kedua. Hal itu diakui Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven Kandouw, melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/7). "Ranking vaksinasi per kabupaten kota hari ini (kemarin, red), 6 dari 20 terbaik ada di Sulawesi Utara," tandasnya.

 

SEJUMLAH PEMDA DI INDONESIA ‘MENJERIT’

Rintihan keterbatasan stok vaksin juga menyembul di sejumlah daerah Indonesia. Ini membuat capaian vaksinasi mereka masih rendah. Asa pemerintah daerah (pemda) mengejar target terancam tak capai.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (Sumsel), Lesty Nuraini mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua. "Sisa vaksin tidak ada lagi, bisa dikatakan habis. Kalau pun ada itu untuk dosis dua," kata Lesty, Rabu (21/7).

Lesty menerangkan, setiap bulan, Sumsel hanya mendapatkan 150.000 vial vaksin. Sementara, idealnya, untuk mengejar target percepatan vaksin Covid-19 mencapai 70 persen yakni 300.000 setiap bulannya. Meski demikian, kelangkaan vaksin Covid-19 ini menurut Lesty bukan hanya terjadi di Sumsel. Namun stok vaksin Covid-19 habis atau menipis juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Karena memang vaksin ini terbatas, jadi kita maklum juga," ujarnya.

Hal senada dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). Kurangnya stok vaksin mengakibatkan jumlah cakupan vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah. Ungkapan itu disampaikannya saat rapat koordinasi (Rakor) terkait penanganan Covid-19 di Jawa Tengah dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Jumat (23/7).

Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen. "Saya laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin. Kawan-kawan bupati walikota itu semua rindu vaksin," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (24/7).

 

KEMENKES BERI RESPON KELUHAN DAERAH

Kegelisahan berbagai pemda terkait minimnya stok vaksin mendapat respon pemerintah pusat. Kemenkes RI mengakui adanya keterbatasan penyediaan vaksin. Maka dari itu diharapkan daerah-daerah untuk sementara memberikan kepada mereka yang prioritas menerima.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengakui, stok vaksin Covid-19 masih terbatas. Dengan demikian beberapa daerah belum bisa melakukan vaksinasi secara optimal. Saat ini, baru 30 persen stok vaksin yang diterima dari total kebutuhan nasional sebanyak 426 juta dosis vaksin.

"Di bulan Juli ini beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa melakukan vaksin karena belum dikirim dari pusat, ya karena memang jumlah vaksin yang kita terima 151,9 juta itu sebenarnya masih kurang lebih 30 persennya dari kebutuhan kita karena kebutuhan kita kan 426 juta dosis," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Selasa (27/7) kemarin.  

Nadia mengatakan, sebanyak 426 juta dosis vaksin itu baru bisa dipenuhi oleh produsen hingga Desember 2021. Oleh karenanya, saat ini pemberian vaksinasi dilakukan pada kelompok prioritas secara bertahap.

"Nah Alhamdulillah di Juli ini kita mendapatkan suplai vaksin yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tentunya ini akan semakin bertambah di Agustus nanti kurang lebih akan ada 60 juta dosis," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, stok vaksin akan terus bertambah di bulan berikutnya hingga Desember 2021. "Di September, Oktober, November, Desember sekitar 70 juta dosis," ucap Nadia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meningkatkan target menjadi 2 juta suntikan per hari untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok guna memutus penularan Covid-19. Tak tanggung-tanggung, Jokowi bahkan menginginkan vaksin harian mencapai 5 juta suntikan. Namun sejak rekor 1 juta suntikan vaksin tercapai, jumlah penyuntikan kembali menurun di bawah 1 juta. Bahkan hingga kini jumlah penyuntikan juga belum pernah mencapai angka 2 juta sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Adapun dari target 208.265.720 orang, baru 18.129.878 yang telah mendapat dosis lengkap vaksinasi Covid-19 atau setara dengan 8,7 persen. (kompas/tim ms)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors