SIKAP kritis kembali menyembul dari rumah rakyat Nyiur Melambai. Sederet proyek strategis di Sulawesi Utara (Sulut) ‘dikorek’. Salah satunya terkait Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.

Hal itu disentil Anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Cindy Wurangian yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

"Terkait KEK, itu menjadi pintu masuk yang cukup penting mencapai tujuan menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang pasifik," tandas Wurangian saat pembahasan RPJMD antara pansus dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (9/8).

Sejauh ini, dirinya melihat belum adanya rencana yang nyata untuk KEK Bitung. Wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung itu juga mencontohkan tentang peran PT Membangun Sulut Hebat (MSH) terhadap KEK. "Itu tidak nyata implementasinya. Tidak tahu apakah KEK Bitung ini masih diseriusi atau tidak," tutur Ketua Komisi II DPRD Sulut itu.

Proyek strategis lainnya, menurut dia, yakni pelabuhan Bitung yang akan dijadikan sebagai International Hub Port (IHP). Baginya, narasi terkait hal tersebut belum jelas. Dalam isi dokumen RPJMD yang dibagikan ke pansus menurutnya, ada yang mengatakan pelabuhan Bitung sudah menjadi IHP. Sementara dalam narasi-narasi yang lain itu sementara diwujudkan. "Sulut sebagai pintu gerbang pasifik salah satunya dengan Hub Port. Tapi penjelasannya masih belum jelas. Di beberapa narasi seakan-akan Bitung sudah menjadi hub port tapi di narasi lain seolah-olah ini masih diupayakan. Jadi masih ada kurang jelas," kunci politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.(arfin tompodung)