PROSES HUKUM MAFIA PUPUK BERSUBSIDI


Manado, MS

 

Keluh petani di tanah Nyiur Melambai kembali terdengar. Problem kelangkaan pupuk bersubsidi yang mendera sejumlah wilayah jadi penyebab. Salah satunya di daerah Minahasa. Terendus dugaan permainan mafia pupuk di balik kondisi ini. Pemerintah dan aparat terkait didesak segera bertindak.

 

 

 

Polemik kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Minahasa memang jadi salah satu topik yang marak dibahas beberapa bulan belakangan. Para petani mencium adanya keterlibatan oknum tertentu yang diduga sengaja memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sendiri.

 

"Kami memang sudah sering mendengar kabar bahwa ada permainan penjualan pupuk bersubsidi ini. Bahkan ada oknum-oknum yang kami duga sengaja memanfaatkan kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kemudian dijual ulang dengan harga yang lebih mahal," beber Pitong, salah satu petani di Langowan.

 

Kecurigaan para petani bukan tanpa alasan. Mereka mengaku sering ditawarkan pupuk bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu di luar kios resmi yang ditunjuk pemerintah. “Masalahnya pupuk bersubsidi yang mereka tawarkan kepada kami harganya sudah di atas standar harga jual di kios. Sementara stok di kios resmi sudah habis. Makanya kami curiga mereka yang memborong stok pupuk bersubsidi di kios kemudian menjualnya dengan harga diatas,” kata Pitong lagi.

 

Kondisi serupa juga dialami para petani di wilayah Kakas. Mereka bahkan menduga adanya keterlibatan ‘mafia’ di balik kelangkaan pupuk bersubsidi ini.

 

"Kami minta pemerintah dan aparat untuk menyelidiki persoalan ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau benar ada mafia pupuk tolong ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Mereka sudah sering menyusahkan kaum petani," tegas Meindert, petani asal Kakas.

 

 

 

DEPROV DORONG PETANI KUMPUL BUKTI

 

Di kalangan petani, pupuk memang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan produksi tanaman pertanian. Sebaliknya, kelangkaan pupuk jadi ancaman serius bagi petani. Tak heran persoalan ini pun langsung sampai ke telinga wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat mendorong petani untuk mengumpulkan bukti dan melaporkannya.

 

“Masyarakat yang menemukan terjadinya permainan pupuk bersubsidi supaya mencari bukti yang ada. Dengan demikian akan kuat untuk dilaporkan," kata Ketua Komisi II DPRD Sulut bidang ekonomi dan keuangan, Cindy Wurangian, Jumat (29/10).

 

Sebelumnya juga, penegasan serupa sempat disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sulut, Inggrid Sondakh. Ia mengungkapkan, memang saat ini terjadi kelangkaan pupuk. Makanya perlu untuk meminta tambahan kuota karena persediaannya kini terbatas.

 

"Bagi petani yang tidak masuk dalam kelompok tani tidak akan mendapat. Pihak pemberi juga tidak mau melanggar aturan karena mereka juga nanti yang akan diadili. Kuota ini bisa ditambah itu solusinya," ungkapnya.

 

Menurutnya, Gubernur Olly Dondokambey sudah berusaha untuk masalah ini. Mudah-mudahan bisa meminimalisir masalah petani. "Jadi kita selaku anggota dewan juga mengedukasi para petani agar harus mengikuti peraturan dari pusat," tuturnya.

 

Hanya saja yang jadi masalah menurutnya, jika kelangkaan pupuk ini terjadi permainan. Maka ini perlu diteliti lagi lebih dalam. "Kita lihat apakah ada permainan. Tapi itu harus dibuktikan kan. Hal yang itu saya bilang kalau ada permainan harus dibuktikan kalau bisa kirim tertulis dan melapor ke dewan, kalau betul-betul ada berikan buktinya," ungkap Sondakh.

 

Politisi Partai Golongan Karya ini juga menyampaikan, kalau masalah itu sudah diadukan kepada mereka nantinya akan diberikan punishment. Dengan demikian pelakunya mempunyai efek jera. "Kita ada punishment untuk yang nakal-nakal seperti itu dengan bukti terkait," tegasnya.

 

Harapan wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini terhadap dinas terkait, agar upaya yang sudah dilakukan gubernur selama ini dengan meminta tambahan kuota betul-betul diseriusi. Jangan sampai hanya menunggu saja.  "Harus jemput bola dengan melihat kondisi terkini. Saya yakin bisa maksimal," kuncinya.

 

 

 

DESAK PEMERINTAH BERLAKUKAN SANKSI HUKUM

 

Rintih petani atas kelangkaan pupuk bersubsidi memantik perhatian serius pihak DPRD Sulut. Pemerintah diminta tidak diam. Arus desakan untuk memberikan sanksi kepada para ‘mafia’ pupuk bersubsidi mengencang.

 

Reaksi tegas itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi. Wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini menyampaikan, dugaan adanya permainan distribusi pupuk subsidi di lapangan pasti ada.

 

"Berikan sanksi hukum kalau ada permainan. Tidak sebatas hanya dari dinas. Polisi juga harus ambil tindakan kepada mereka," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, Jumat (29/10), saat dihubungi.

 

Dirinya pula merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Minahasa. Baginya, persoalan ini juga dirasakan oleh petani yang ada di Tanah Totabuan. "Informasi berkaitan dengan kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Minahasa tapi di Bolmong juga sama. Kelangkaan pupuk menjadi problem yang lama dan dari waktu ke waktu," ujarnya.

 

Ia mengungkapkan, masalah ini perlu disikapi pemerintah dari pusat, provinsi dan daerah. Apalagi musim tanam sekarang ini, pemerintah harus fokus dan memberikan perhatian serius kepada para petani. "Baik kepada yang menanam bibit jagung, padi dan lainnya. Dinas Pertanian yang ada di Provinsi  Sulut harus ambil langkah. Jangan  petani dibiarkan. Ada kelangkaan pupuk, pemerintah tidak buat apa-apa. Gagal panen petani pasti akan besar karena kekurangan pupuk," ungkapnya.

 

Dia meminta, segera lakukan operasi turun lapangan dan pengecekan distribusi pupuk. Kemudian perlu ada pelayanan terbuka dari pemerintah terhadap keluhan rakyat. Jangan biarkan petani dalam kondisi menderita. "Kalau membiarkan petani seperti ini maka berarti membiarkan petani gagal panen," ungkapnya.

 

 

 

PEMKAB MINAHASA SIAP TELUSURI

 

Polemik adanya mafia di balik kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Minahasa memantik tanggapan serius instansi pemerintah terkait. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, Ronald Rundengan, mengatakan pihaknya akan menelusuri persoalan ini. Menurut dia, ada tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi pupuk dan pestisida yang dibutuhkan petani.

 

Rundengan menjelaskan, tim ini terdiri dari lintas instansi terkait mulai dari Dinas Perdagangan, aparat kepolisian dan Dinas Pertanian. Tujuannya  untuk merazia setiap kelompok tani di Minahasa terkait penjualan pupuk.

 

“Persoalan pupuk bersubsidi memang menjadi perhatian khusus pemerintah saat ini, karena pupuk sangat menentukan masyarakat petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Makanya akan dibentuk tim pengawas untuk mengawasi pupuk dan pestisida, termasuk pupuk bersubsidi,” katanya.

 

Pengawasan, kata dia, akan dilakukan mulai dari distributor hingga ke agen-agen atau pemilik kios yang dipercayakan pemerintah. “Kalau ada yang kedapatan bermain, tentu ada sanksi tegas. Misalnya pemilik kios, izin penjualannya akan dicabut,” tegasnya.

 

Rundengan juga menjelaskan persoalan lain terkait kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani di Minahasa yang berjumlah sekitar 4 ribu ton. Namun stok pupuk yang dikirim pemerintah tidak mencapai kuota tersebut.

 

"Petani di Minahasa membutuhkan 5 jenis pupuk dengan kuota 4 ribu ton, namun jatah yang dikirim tidak mencapai setengah. Itu salah satu faktor yang membuat pupuk subsidi langka karena kuota yang tersedia tidak cukup dengan kebutuhan," kata Rundengan.

 

Bahkan kios penyalur pupuk baik yang bersubsidi maupun non subsidi terkadang kewalahan dengan keterbatasan stok pupuk tersebut. "Makanya sering ada pemilik kios yang mengambil kebijakan saat petani membeli pupuk, setengah pupuk bersubsidi tapi setengahnya diarahkan untuk membeli yang non subsidi. Itu karena pemilik kios sering mengeluhkan pupuk non subsidi jarang dibeli,” tandasnya.

 

Rundengan mengatakan, penerima pupuk bersubsidi dari pemerintah hanya diperuntukan bagi kelompok tani yang sudah terdata dan telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK). Kelompok tani yang tidak tersusun dalam RDKK tidak diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi.

 

“Kalau ada kios yang menjual pupuk non subsidi ke petani yang tidak ada di RDKK maka pemilik kios itu akan kena TGR, " jelasnya.

 

 

 

PEMPROV AKUI STOK TERBATAS

 

Di balik isu adanya permainan mafia pupuk bersubsidi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyampaikan pandangan dari sisi yang lain. Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Novly Wowiling menyebut stok pupuk bersubsidi yang dialokasikan memang terbatas.

 

"Pupuk (subsidi), itu sebetulnya bukan langka tapi kalau subsidi jumlah memang terbatas," kata Wowiling, Jumat (30/10) kemarin.

 

Ia memberi contoh konkrit, luasan lahan pertanian ditambah jumlah petani jika dibandingkan dengan stok pupuk bersubsidi tidak seimbang. "Tahun ini semua lahan (kering, basah), enam puluh ribuan ton untuk kebutuhan dari lahan yang tersedia. Nah yang cuma di support seperti urea cuma 21 ton. Selisih jauh sekali. Jadi sampai kapan pun pupuk bersubsidi terbatas jumlahnya," ucapnya.

 

"Baru setelah itu kita alokasikan berdasarkan luasan. Kalau luasan masih Bolaang Mongondow yang lebih besar di Sulawesi Utara," sambungnya lagi.

 

"Pupuk subsidi terbatas jumlahnya. Namun di kios-kios ada pupuk non subsidi. Kalau di kios (pupuk non subsidi) tidak tersedia, bukan berarti masalah pupuk tidak ada," tambahnya.

 

Dijelaskan juga hubungan kios dengan distributor, ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi dari sisi bisnis. "Karena kalau bisnis kita pemerintah tidak masuk di situ dan pupuk tidak ada pada kami (pemerintah). Kami cuma menata kebutuhan dan dari ketersediaan yang ada," kelitnya.

 

Masih soal pupuk non subsidi, Wowiling memastikan stoknya tetap akan ada. "Kalau kosong bukan berarti tidak ada. Biasa saja kios terlambat melakukan penebusan/pembayaran kepada distributor. Dan pasti untuk non subsidi tetap ada. Gudang penyimpanan di Bitung stok non subsidi tetap ada hingga beberapa bulan ke depan dan kami sudah cek itu," kuncinya. (arfin/sonny/jackson)

 

 

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors