NADA ‘warning’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meletup. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diingatkan. Itu menyangkut ketersediaan bahan pokok (bapok), liquified Petroleum gas (LPG) dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Sulut, Inggrid Sondakh, saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran (TA) 2022 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda, akhir pekan lalu, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

"Diingatkan kepada Pemprov tidak lama lagi akan merayakan Natal dan Tahun Baru, maka FPG mendesak untuk bisa adanya perhatian serius pemerintah terhadap ketersediaan bahan pokok, gas LPG 3 kilogram dan BBM," tegas Sondakh.

Selain itu, FPG juga meminta perhatian pemerintah terhadap harga jelang hari raya. Kalau bisa diadakan pasar murah. "FPG juga mengharapkan diadakan pasar murah secara merata secara berkelanjutan di setiap kabupaten kota," tuturnya.

Sorot FPG juga menyasar penyaluran BBM khususnya solar agar harus tersedia di masyarakat. Hal itu karena akhir-akhir ini solar sangat langka. Kemudian mengakibatkan antrian cukup panjang dan menghambat bagi kepentingan masyarakat. "Sesuai dengan pengamatan Fraksi Golkar kebutuhan  yang dimintakan Pemprov berbeda dengan ketersediaan yang disiapkan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Ini harus jadi perhatian bersama-sama sehingga tidak terus terjadi kelangkaan," lugasnya.(arfin tompodung)