Jakarta, MS

Penjabat Bupati Minahasa, DR Jemmy Stani Kumendong MSi, diundang Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk hadir langsung di Istana Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Inflasi, Jumat (14/6/2024).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dinilai sukses menjaga stabilitas dan menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan menekan inflasi yang terus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.

Diketahui bahwa Pemkab Minahasa masuk dalam 17 kabupaten/kota se-Indonesia yang masuk nominasi penerima penghargaan.

Atas hasil tersebut Penjabat Bupati Minahasa bersama seluruh Gubernur terundang hadir langsung di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo.

Ini merupakan tindak lanjut dari telegram Menteri Dalam Negeri, Nomor Surat 500.2.3/4062/Bangda tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Selaku Ketua Pokja Daerah Ir. Restuardy Daud, M.Sc.

Hal ini jelas membuktikan sebuah prestasi yang membanggakan bagi Pemkab Minahasa beserta seluruh masyarakat. Bupati Kumendong mengungkapkan hal ini patut disyukuri atas kerja keras semua pihak baik dari jajaran Forkopimda dan jajaran Pemkab Minahasa, diantaranya Sekda Lynda Watania, para Asisten dan Kepala Dinas/Badan hingga staf.

“Patut disyukuri dan tentunya apresiasi bagi Forkopimda, jajaran Pemkab dan seluruh masyarakat Minahasa, sehingga apa yang menjadi ikhtiar bersama mampu kita laksanakan dengan komitmen yang kuat dan penuh tanggungjawab, ” Ungkap Bupati Kumendong.

“Kabupaten Minahasa dinyatakan masuk dalam 3 terbaik Region se- Sulawesi dan nominasi 17 kabupaten/kota se Indonesia. Sehingga hari ini bisa terundang langsung menghadiri Rakornas di Istana yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah Menteri serta para Gubernur se Indonesia,” tambah Bupati.

Rakornas ini mengambil Tema Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong kepala daerah dan TPID dalam mensinergikan kebijakan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian secara nasional.(Adve/jackson)