
Foto: Miky JL Wenur, Jilly G Eman dan Ladys F Turang
TIGA SRIKANDI GOLKAR MENGUAT
Pilwako Tomohon 2020, JFE: Itu Sah-sah Saja
Tomohon, MS
Konstelasi politik jelang pemilihan walikota (Pilwako) Tomohon kian menanjak. Meski baru akan dihelat tahun 2020 mendatang, sejumlah figur mulai dielus dalam perhelatan akbar berebut posisi orang nomor satu di dataran sejuk kaki Gunung Lokon.
Misalnya, Partai Golongan Karya (Golkar). Fenomena menarik menyembul di tubuh partai pemenang pemilihan umum (pemilu) 2019 itu. Sederet figur perempuan kian santer didorong maju pada iven politik bergengsi ini. Sebut saja, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP, Bendahara DPD II Ladys F Turang SE dan Jilly G Eman SE yang diketahui merupakan Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut). Ketiga Srikandi Golkar ini dinilai layak menjadi ‘jagoan’ Golkar di Pilwako 2020.
“Tentu saja sebagai partai pemenang pemilu, Golkar Tomohon harus mempersiapkan kadernya untuk maju di Pilwako. Apalagi saat ini Golkar mempunyai segudang kader potensial,” terang Aldo Purukan, kader muda Golkar Tomohon Utara, Selasa (14/5).
Terkait Wenur, Turang dan Eman, Aldo menilai, adalah kader-kader terbaik Golkar. Bagi dia, mereka layak jika ditugaskan partai untuk maju di Pilwako. “Kenapa tidak kader perempuan yang maju. Banyak kepala daerah saat ini perempuan. Mereka tangguh dan inovatif. Saya kira, sudah saatnya jika Tomohon memiliki kepala daerah perempuan. Tentu sebagai kader, kami siap mengamankan apapun keputusan partai ke depan,” aku Aldo.
Sebelumnya, terkait potensi kader perempuan untuk maju di Pilwako Tomohon, tak ditampik Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon, Jimmy Feidie Eman SE Ak CA (JFE). ”Itu sah-sah saja. Semua bisa. Untuk kader perempuan, semuanya berpeluang. Apalagi saat ini kader-kader potensial kita juga banyak yang perempuan,” jelas JFE, belum lama.
Namun, dia mengingatkan, Golkar adalah partai yang patuh pada aturan. Artinya, semua proses menuju pilwako khususnya pencalonan, harus melewati mekanisme partai. “Misalnya harus ada survei. Itu biasa dilakukan partai. Selebihnya, harus menunggu keputusan dari pihak DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Itu saya kira yang akan berlaku,” kunci Walikota Tomohon dua periode itu.(victor rempas)
Komentar