Mobilisasi massa di aksi 22 Mei hari ini, mengencang. Para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, bergelombang ke Ibukota. Namun arak-arakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari Bumi Nyiur Melambai dipastikan tak ada.

Sinyal keberangkatan ke Jakarta juga tidak tercium dari ungkapan sejumlah kader Gerindra di Sulut. Beberapa anggota partai pendukung 02 yang duduk di DPRD Sulut, ketika dikonfirmasi, enggan memberikan respon positif atas aksi itu. “Kami tidak dipanggil,” kata politisi Gerindra, Ferdinand Mangumbahang secara singkat, di Kantor DPRD Sulut, Selasa (21/5).

“Adoh, sudah jo itu (pergi aksi untuk 22 Mei, red),” ucap anggota dewan dari Gerindra, Syenie Kalangi. 

Hal yang sama tergambar dari politisi Gerindra, Ferdinand Mewengkang. Ketua Komisi I DPRD Sulut ini juga tidak memberikan sinyal untuk menuju ke aksi pengerahan massa di Jakarta yang berhembus kabar akan dilakukan pihak Capres 02. “Kalau kita ikuti saja perkembangan yang ada,” tutur Mewengkang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulut, Wenny Lumentut ketika dikonfirmasi terkait aksi 22 Mei tersebut mengatakan, pastinya semua kegiatan harus berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Bila ada yang ingin menyampaikan pendapat maka ada aturan hukumnya.

“Yang jelas Partai Gerindra sekarang banyak penumpang-penumpang gelap yang membuat statemen dan meresahkan masyarakat. Membuat adu domba, memecah belah bangsa, tangkap,” tegas WL sapaan akrab Lumentut.

Menurutnya, untuk aksi 22 Mei itu, silahkan saja kalau ada masyarakat lain ingin pergi tapi partai Gerindra di Sulut tidak akan pergi. “Kalau relawan-relawan silahkan. Hanya saja saya himbau jaga keamanan, semua dilakukan berdasarkan hukum dan konstitusi yang ada. Kalau ditanyakan Gerindra mo pi mana besok (akan kemana besok, red), mo pi di kobong (pergi ke kebun, red),” kunci Wakil Ketua DPRD Sulut ini. (arfin tompodung)