GURITA persoalan membungkus dunia transportasi Nyiur Melambai. Itu mencuat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Provinsi (Deprov) Sulut dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Terkini, posisi Lynda Watania sebagai orang nomor satu di institusi yang bertanggung jawab menangani hal itu ikut disorot.

Dari sederet masalah yang terungkap di rumah rakyat jazirah utara Pulau Selebes, paling kencang disorot Deprov yakni pengaturan anggaran yang dinilai kurang mengedepankan skala prioritas. Contoh pengadaan rambu-rambu lalu lintas atau jembatan timbang. Sementara itu, anggaran untuk keperluan internal di dinas, cenderung lebih banyak ditata.

Persoalan itu membuat Kepala Dishub Provinsi Sulut dianggap tak pantas menduduki jabatannya sekarang. "Ibu ini saya pikir tidak cocok di dinas perhubungan karena ibu  melihat ini sesuatu simpel sekali. Ini menyangkut keselamatan angkutan darat, laut, udara dan lain-lain simpel. Saya tidak pernah bilang bahwa anggaran internal itu tidak cocok dan tidak baik. Tetapi yang saya bilang skala prioritas dan itu harus dibagi secara proposional," tegas Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Toni Supit, Selasa (5/11), di ruang rapat Komisi I.

Mantan Bupati Kabupaten Sitaro ini menilai, anggaran di internal lebih besar dari pada untuk rambu-rambu lalu lintas dan marga jalan. Jangan sampai kemudian berlindung di Undang-Undang kewenangan pemerintah daerah dan pusat. "Saya pernah menjadi kepala daerah, jadi saya tahu. Saya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah pusat kalau kita desak itu mestinya jembatan timbang tidak jadi masalah karena jembatan timbang adalah salah satu urat nadi keselamatan berlalu lintas. Kita melihat bahwa mobil angkutan kita yang beroperasi di jalan casisnya sudah ditambah panjang. Kemudian bak sudah tambah tinggi dan muatannya minta ampun," beber politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dia menjelaskan, ketika dirinya ikut dari belakang, ada kalanya bus di depan asapnya luar biasa. Itu membuat banyak sekali kecelakaan lalu lintas. Terutama, ketika harus melambung tidak bisa melihat karena sudah penuh asap. "Ibu kadis, uji emisi itu tidak mahal. Jadi kalau ibu minta dari pemerintah pusat pasti diberikan. Saya biasa minta bukan saja 5 miliar atau 10 miliar rupiah. Saya juga pernah minta harga kapal 23 miliar rupiah, bukan satu yang dapat tetapi dua jadi kalau kita koordinasi yang baik pasti bisa jalan," tandas Anggota Deprov Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Utara.

Menanggapi hal tersebut, Lynda menyampaikan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melihat skala prioritas itu jadi masukan yang sangat strategis bagi Dishub Provinsi Sulut. "Siap ditempatkan dimana saja, siap menerima kritikan. Sifatnya konstruktif," ujarnya.

Menurutnya, anggaran di internal mereka cukup besar karena ada banyak Tenaga Harian Lepas (THL) yang harus dibayar. "Di administrasi umum ada dana THL cukup besar, itu wajib dibayarkan. Kelihatannya besar karena ada pembayaran THL," kuncinya.(arfin tompodung)