SULUT SIAGA DARURAT COVID-19


Manado, MS

Perang terhadap penyebaran virus corona di Tanah Air terus berlanjut. Berbagai strategi ditempuh pemerintah untuk menyetop pandemi penyakit baru bernama coronavirus disease 2019 (covid-19). Gerakan massif juga dilakukan di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Akses ke luar masuk warga diproteksi ketat. Armada petugas kesehatan dan fasilitas penunjang diperkuat. Terbaru, status siaga darurat bencana non alam covid-19 resmi diumumkan Gubernur Olly Dondokambey, Senin (23/3) kemarin.

 

Reaksi ini sebagai respon Pemprov Sulut menyikapi situasi dan kondisi daerah yang sampai saat ini masih diteror wabah covid-19. Status siaga darurat bencana non alam ini dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 97 Tahun 2020.

“Dengan pertimbangan adanya informasi penyebaran covid-19 di Indonesia yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, dan juga telah berdampak di Provinsi Sulawesi Utara. Ini sebagaimana dinyatakan juru bicara pemerintah pusat dalam konferensi pers tanggal 14 Maret 2020 bahwa daerah penyebaran virus corona salah satunya adalah daerah Sulawesi Utara,” tulis Gubernur dalam SK tersebut.

Pertimbangan lain yaitu terkait adanya seruan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 maret 2020 yang menyatakan covid-19 sebagai pandemi global. Dalam SK itu Gubernur Olly menyatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana non alam covid-19 adalah bagian dari kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan virus di Sulut.

"Penetapan status siaga darurat sebagaimana dimaksud adalah dalam rangka penanganan darurat bencana non alam pandemi virus corona di Provinsi Sulut yang berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Masa status siaga darurat dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana," urainya dalam keputusan itu.

Sementara soal biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini direspon positif berbagai pihak. Tokoh pemuda Sulut, Marcel Wolayan menilai langkah yang diambil Gubernur ini harus disikapi bijaksana seluruh lapisan masyarakat dan bekerja bersama pemerintah mencegah penyebaran wabah covid-19 di wilayah di Sulut.

“Ada banyak contoh di negara lain dimana masyarakat awalnya kurang merespon himbauan-himbauan yang disampaikan pemerintah. Akibatnya kasus covid-19 semakin menyebar luas dan akhirnya menimbulkan bencana bagi masyarakat di negara-negara itu,” cetus Wolayan.

Belajar dari hal tersebut, dirinya mengajak masyarakat melihat kondisi ini dengan arif dan bijaksana sehingga Sulut terhindar dari bencana seperti yang telah dialami sejumlah negara lain. “Wabah ini adalah bencana, dan sebagai masyarakat yang bijaksana sudah sepatutnya kita harus bekerjasama dengan pemerintah. Karena sebanyak apapun upaya yang dilakukan pemerintah akan sia-sia kalau kita masyarakat mengabaikan himbauan-himbauan dan instruksi yang disampaikan selama ini,” ungkapnya.

Tak hanya itu, di tengah status siaga darurat daerah saat ini, Wolayan berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan aksi-aksi yang menyudutkan upaya pemerintah. Hal itu disampaikannya seiring adanya agenda politik yang sementara berjalan tahun ini.

“Bencana pandemi virus corona saat ini kiranya tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai senjata politik untuk menjatuhkan satu dengan lainnya. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas segalanya,“ ujar Wolayan.

 

 

KASUS POSITIF STAGNAN, POTENSI PENYEBARAN MASIH TINGGI

 

Upaya pemerintah membendung penyebaran covid-19 di berbagai pelosok Nyiur Melambai sejauh ini memang cukup membuahkan hasil yang baik. Jumlah kasus corona di Sulut tidak bertambah sejak adanya 1 pasien yang dikonfirmasi positif covid-19 diumumkan pemerintah, 10 hari lalu.

"Satu pasien positif covid-19 adalah pasien yang sama yang diumukan pekan lalu, dan sudah terkonversi negatif sejak 15 Maret 2020 namun masih harus menjalani beberapa tes lanjutan sebelum dikategorikan sembuh," kata Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Covid-19 Sulut, dr Steven Dandel.

Namun potensi penyebaran virus masih tergolong tinggi. Grafik resiko covid-19 yang diakses melalui portal resmi pemerintah di http://corona.sulutprov.go.id menunjukkan penambahan jumlah warga yang berstatus dalam pemantauan dan pengawasan petugas medis.

Update data di portal resmi milik Pemprov Sulut yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan Statitistik (DKIPS), hingga Senin (23/3) pukul 23.30 Wita, jumlah warga dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 13 orang. Sebelumnya pada Minggu (22/3), data PDP berjumlah 11 orang. Merujuk data tersebut, dalam sehari ada ketambahan 2 pasien di Sulut yang sedang dalam pengawasan pemerintah dan harus menjalani isolasi.

Penambahan jumlah juga terjadi untuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 249 orang, bertambah 20 orang dibanding data sehari sebelumnya sebanyak 229 orang.

Dandel kembali menjelaskan soal warga yang berstatus PDP dan OPD. Menurut dia, kategori tersebut belum termasuk dalam kasus positif covid-19.

“Yang dinyatakan berstatus OPD itu apabila seseorang memiliki riwayat perjalanan dari negara lain atau daerah yang merupakan pusat penyebaran virus corona. Selain itu bagi yang pernah berkontak langsung dengan pasien positif corona. Namun orang yang masuk dalam kategori OPD ini adalah mereka yang belum menunjukkan gejala sakit. Mereka menjalani karantina di rumah dengan pemantauan ketat oleh pemerintah untuk melihat perkembangan kesehatannya,” jelas Dandel.

Sementara mereka yang berstatus PDP pada umumnya sama dengan OPD namun memiliki gejala penyakit mirip pasien terjangkit covid-19. “Mereka (PDP, red) juga sama, yaitu memiliki riwayat perjalanan dari negara atau daerah lain yang merupakan pusat penyebaran virus atau pernah berkontak langsung dengan pasien positif covid-19. Bedanya orang yang masuk ke dalam kategori ini sudah dirawat oleh tenaga kesehatan karena menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Orang dengan status PDP wajib diisolasi,” tandasnya.

Tak hanya itu, ada lagi tingkatan ketiga yaitu pasien suspect atau terduga Covid-19. “Kategori ini (suspect, red) dimana pasien sudah menunjukkan gejala terjangkit virus namun belum dibuktikan dengan melalui tes laboratorium,” imbuh Dandel.

Dandel menegaskan bahwa orang dengan status OPD, PDP maupun suspect belum bisa dikatakan sebagai pasien covid-19. Kategori itu diberlakukan sesuai standar protokol pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit tersebut.

Diketahui, Pemprov Sulut telah menyiapkan 4 Rumah Sakit khusus untuk menangani pasien covid-19, yaitu RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano, RSUP Ratatotok Buyat dan RSUD Kotamobagu.

 

 

TERAPKAN SOSIAL DISTANCING, WARGA DIMINTA MANFAATKAN MEDSOS

 

Di tengah kondisi daerah yang kini berstatus siaga darurat, komunikasi antar masyarakat dipandang tetap perlu dilakukan. Penerapan social distancing yang bertujuan untuk membatasi kontak fisik tak berarti memutuskan hubungan sosial masyarakat.

Gubernur Olly menyarakan media sosial sebagai sarana aman bagi masyarakat untuk tetap berkomunikasi. "Meskipun jarak fisik dibatasi, tetapi jangan sampai kita terisolasi sosial. Mari jadikan media sosial sebagai wahana komunikasi untuk saling memberikan support dan saling membantu, namun dengan memberikan informasi yang benar dan solusi untuk kebaikan," kata Gubernur Olly didampingi Wagub Steven Kandouw, Senin (23/3) kemarin.

Demi kemanusiaan, Olly menyebut situasi dan kondisi ini merupakan momentum yang tepat bagi segenap warga Sulut bersama seluruh anak bangsa Indonesia dan seluruh manusia dibelahan dunia untuk menebar kabaikan dan bersatu melawan pandemi covid-19.  "Kita bersatu hati, lupakan perbedaan dan bergandengan tangan bersama dimampukan melewati semua ini dengan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," sambung Olly

Diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kini mendorong penggunaan frasa physical distancing yang berarti menjaga jarak fisik. WHO menyarankan penggunaan frasa ini daripada istilah social distancing (menjaga jarak sosial).

Dilansir dari Reuters, WHO mengubah frasa untuk merekomendasikan jarak fisik daripada jarak sosial untuk mendorong masyarakat agar tetap terhubung melalui media sosial. Gagasan pengubahan itu adalah untuk menjernihkan pemahaman bahwa perintah untuk tetap di rumah selama wabah virus corona jenis baru (COVID-19) saat ini bukan tentang memutuskan kontak dengan teman dan keluarga, tetapi menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit itu tidak menyebar.

Untuk itu, WHO menjelaskan bahwa langkah menjaga jarak fisik dan mengkarantina diri bila sakit memang baik untuk menahan penyebaran COVID-19. Namun, itu bukan berarti membuat orang-orang menjadi terisolasi secara sosial. Masyarakat tetap perlu melakukan interaksi sosial, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. (tim ms)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors