Pansus LKPJ Bisa Usul BPK Periksa Ulang SKPD


Manado, MS

Roda penggodokan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2019, tuntas bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Ragam tanggap datang dari penghuni Gedung Cengkih lainnya terkait pembahasan tersebut.  Teranyar, pihak wakil rakyat bisa memberikan usulan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk meneliti kembali bila ditemukan permasalahan.

Mekanisme tersebut diendus Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapoyos. Ia mengungkapkan, sebenarnya kalau pemerintah itu sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka tidak perlu lagi dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Hanya saja, opini WTP dinilai belum tentu sepenuhnya sempurna. Dengan demikian dipandang perlu melakukan pembahasan. "Saya memang tidak masuk dalam Pansus (LKPJ, red). Namun pengalaman  saya di Kabupaten Minut (Minahasa Utara), kalau pemerintah WTP tidak lagi dibuat Pansus LKPJ. Tetapi kan WTP bukan berarti sudah bagus semuanya makanya ada evaluasi dari dewan," ujar Kapoyos, baru-baru ini, saat dihubungi.

Bisa saja menurut Kapoyos, ketika dibahas dalam dewan terdapat temuan-temuan lain dari kinerja Pemprov Sulut. Makanya pihak dewan bisa memberikan rekomendasi bila ada yang mereka temukan mengganjal di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Dalam pembahasan itu, kalau kita dewan masih ragukan maka dari Pansus kita bisa minta dari BPK supaya dapat diteliti lagi," endus Kapoyos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Diketahui sebelumnya, Ketua Pansus LKPJ Gubernur Rocky Wowor menyampaikan, pihaknya akan memberikan rekomendasi program yang tidak terlaksana. Rekomendasi itu supaya Rapat Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dapat berjalan dengan baik. "Kami akan turun lapangan setelah masa reses berakhir. Di 5 kabupaten kota dulu karena mempertimbangkan keberadaan Covid (Corona Virus Disease), jadi hanya turun di seputaran Manado dan sekitarnya. Program yang tidak berjalan bakal mendapat catatan khusus. Seperti, kita akan usulkan kalau bisa di penganggaran berikut tak lagi diprogramkan," tutupnya. (arfin tompodung)


Komentar