Foto: Ayub Ali Albugis
Dorong Pemberlakuan PSBB, Deprov Sebut Bansos Tak Menjamin
Manado, MS
Ekonomi masyarakat kian terpuruk di tengah wabah covid-19 saat ini. Tingkat kemiskinan dikhawatirkan melonjak. Pun bantuan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat dinilai tidak menjamin ketika pandemi corona berlangsung lama.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meminta pemerintah tegas. Bahkan jika kondisi mendesak, Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) harus segera dilakukan.
Anggota Komisi III DPRD Sulut, Ayub Ali Albugis menyebut langkah ini penting jika ingin segera memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kenaikan signifikan pasien positif Covid-19 jadi indikator. Makanya pemerintah diminta harus segera cari solusi. Sebab bantuan-bantuan yang dibagikan tidak akan bertahan lama.
"Kalau sembako dari 15 kabupaten kota atau insiatif secara pribadi, instansi, perusahaan semua telah melakukan pembagian tapi tidak menjamin tingkat kesejahteraan. Bantuan sembako hanya bersifat sementara, barangkali hanya dua hari habis maka itu masyarakat keluar di jalan karena sembako sudah habis. Tidak bisa disalahkan. Pemerintah harus cari solusi," ungkap Albugis, baru-baru ini, di ruang kerjanya.
Diakuinya, memang ada peningkatan secara mendadak pasien Covid. Untuk itu harus ada pengaturan cepat dari pemerintah. Kalau diadakan PSBB di zona merah maka perlu segera dilaksanakan.
"Jangan hanya menunggu. Melihat dan menunggu," ungkapnya.
Indikator pemberlakuan PSBB menurutnya karena makin banyak berkerumun orang maka kian berpotensi terjadi penyebaran virus. "Secara kita ini sudah ada himbauan Islam dan non muslim dianjurkan untuk ibadah di rumah masing-masing tapi tempat lain dibiarkan seperti di pasar, orang-orang berhimpitan, bersentuhan," tuturnya.
Kalau ingin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 maka baginya, harus secara menyeluruh. Sampai dengan pasar. Bagi yang ingin datang pasar maka harus diatur, waktu atau hari tertentu. "Kalau makin lama diperpanjang maka tingkat kemiskinan bertambah. PAD (pendapatan asli daerah) terganggu. Bagaimana menata program untuk rakyat kalau sudah terganggu. PSBB atau tidak, jangan tunggu-tunggu. Baru-baru ini masyarakat tidak keluar, semua jalanan bersih, tapi lama kelamaan masyarakat sudah mulai berkerumun," tutupnya. (arfin tompodung)











































Komentar