Laporan : DEVY KUMAAT

Strategi pemerintah menekan laju penyebaran covid-19 di Kota Manado menuai dukungan pihak legislatif. Termasuk membatasi aktifitas masyarakat di titik-titik rawan penularan penyakit. Wakil rakyat Kota Manado juga sependapat dengan rencana pemerintah menutup sementara Pasar Pinasungkulan Karombasan.

Wakil Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan apa pun keputusan yang dilakukan pemerintah selama itu bertujuan untuk memutus mata rantai covid-19.

"Jadi soal keputusan pemkot untuk menutup Pasar Pinasungkulan setelah memunculkan kembali indikasi bertambahnya pasien terinfeksi virus corona, jika itubsudah sesuai pertimbangan kami tentu mendukung," kata Van Bone, Senin (18/5) kemarin.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Manado ini berpandangan, hal tersebut tujuannya baik yaitu kepentingan bersama bagi siapa saja yang datang di Pasar Pinasungkulan. "Mudah-mudahan keputusan yang akan diambil berdampak baik dan masyarakat juga bisa memahami saat aktifitas perdagangan di pasar tradisional tersebut ditiadakan sementara," imbuhnya.

Senada diungkap Anggota Komisi II DPRD Manado Jimmy Gosal SH MH. Menurut dia, rencana penutupan kawasan pasar tersebut mempunyai kepentingan yang berpihak ke masyarakat banyak.

"Karena ketika pasar tetap dibuka, penyebaran tentu akan lebih meluas dan bahkan bisa saja memberi efek penularan ke keluarga atau orang terdekatnya. Jadi strategi penutupan sementara Pasar Pinasungkulan oleh Pemkot Manado saya kira sudah tepat," kata Gosal.

Politisi PDIP ini mengakui jika nantinya kebijakan itu dapat berdampak pada ekonomi pedagang dan masyarakat. Tapi demi kepentingan banyak orang, menurutnya, keputusan itu harus dijalankan.

"Jadi pada intinya persetujuan penutupan oleh eksekutif kami dukung," pungkasnya.

Diketahui, Pasar Pinasungkulan Karombasan telah menjadi salah satu klaster penyebaran covid-19 di Kota Manado. Jumlah pasien terkonfirmasi positif dari klaster ini pun terus meningkat. Bahkan sebelumnya, Walikota Vicky Lumentut harus menunda agenda Paripurna DPRD Manado terkait Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019, dan memantau langsung rapid tes di kawasan pasar tersebut. (***)