GSVL LULUH


Opsi pembatasan akses masuk dan keluar Kota Manado bergeser. Sejumlah persyaratan yang sebelumnya memantik keluh dan desakan publik, tak jadi diterapkan. Walikota Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL) akhirnya ‘mencair’.

 

Putusan akhir Pemerintah Kota (Pemkot) Manado soal pembatasan masuk dan keluar, kini berujung pada tiga poin penting. Itu nantinya akan diawasi para petugas pemeriksaan di pintu jaga. Pertama, pengukuran suhu tubuh bagi setiap orang masuk, oleh petugas di pos kontrol kesehatan. Kedua, setiap orang yang masuk ke Kota Manado wajib menggunakan masker. Ketiga, kendaraan dibatasi jumlah penumpangnya 50% dari kapasitas jumlah tempat duduk.

 

Ketiga poin tersebut sebagai putusan terakhir Pemkot Manado saat menggelar rapat melalui video conference (Vicon), Selasa (26/5), bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Manado. Rapat itu sehubungan dengan percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19 di ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). "Hasil rapat via vicon bersama Forkopimda, disepakati tiga poin, diantaranya, pengukuran suhu tubuh, apabila ada yang suhunya di atas 38°C, maka petugas langsung akan mengarahkan dan mengantar ke Puskemas  atau ke Rumah Sakit terdekat. Wajib pakai masker apabila masuk Manado, dan untuk batasan jumlah penumpang kendaraan 50% dari kapasitas kendaraan yang tersedia," ujar Walikota GSVL.

Langkah tersebut yang sebelumnya sempat digaungkan akan diterapkan pada, Rabu (27/5) hari ini, akhirnya ditunda. Efektifnya pemberlakuan pemeriksaan orang masuk keluar Manado ini akan mulai berlaku, Jumat (29/5). "Maka dua hari ini dari tanggal 27 hingga 28 Mei, akan dilakukan sosialisasi sambil menyiapkan pos kontrol kesehatan di pintu masuk kota Manado,” tegas Lumentut.

 

Selain itu, tak lupa walikota yang juga ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Manado, mengingatkan agar masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Perlu terus wujudkan pola hidup sehat dan bersih. “Tetap pakai masker, hindari kerumunan orang, rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, olahraga secukupnya,” ungkapnya dalam kesempatan rapat yang dihadiri Wakil Walikota Mor D Bastiaan, Sekretaris Daerah  Kota Manado Micler CS Lakat, Asisten I Setda Kota Manado Drs Heri Saptono, Kadis Kesehatan Kota Manado dr Ivan Marthin, Kaban BPBD Kota Manado Donald Sambuaga, Kasat Pol-PP Kota Manado Johanis Waworuntu, Kakan Kesbang Kota Manado Hanny Solang, Kabag Hukum Kota Manado Yanti Putri, Kabag Pem-Humas Kota Manado Drs Sonny M Takumansang serta para Camat di Kota Manado.

 

Diketahui sebelumnya, sempat nyaring terdengar ke publik bahwa Pemkot Manado akan memberlakukan sejumlah persyaratan lainnya, selain ketiga poin persyaratan yang menjadi putusan akhir rapat, kemarin. Persyaratan lainnya itu seperti surat kesehatan atau rapid test, yang menimbulkan polemik.     

Beredar rencana awal yang akan diawasi Pemkot Manado dalam melakukan pembatasan orang masuk keluar wilayah Kota Manado yakni semua pintu masuk ke wilayah Manado dari kabupaten kota akan dilakukan pembatasan dengan cara pembuatan pos Jaga. Baik dari arah Kabupaten Minahasa, Tomohon dan Minahasa Utara. Setiap orang yang masuk wilayah Manado harus dilengkapi surat keterangan kesehatan (rapid tes) dari rumah sakit, dinas kesehatan atau fasilitas kesehetan yang resmi. Sekaligus izin melakukan perjalanan dari lurah atau Kepala Desa dari desa atau kelurahan tempat tinggal dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu keluarga.

Setiap orang wajib pakai masker. Kalau tidak gunakan masker maka tidak diizinkan masuk wilayah Kota Manado. Di pos jaga setiap orang yang masuk akan dites oleh petugas. Jika suhu badannya di atas 38° C, akan langsung diantar oleh petugas ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Penumpang dalam kendaraan roda 4 ke atas dibatasi maksimal 50% dari total seat yang ada untuk tujuan jaga jarak. Jam masuk Manado, Pukul 06.00 hingga 19.00 Wita. Pengecualian dari aturan pembatasan ini adalah petugas kesehatan, ambulance yang membawa orang sakit, ambulance yang membawa jenazah, pemadam kebakaran, mobil pribadi yang membawa orang sakit menuju rumah sakit rujukan, petugas Polisi dan TNI serta keadaan darurat lainnya. Petugas Pos Jaga dari tim gabungan yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol-PP, Polisi dan TNI. Pembatasan ini akan mulai berlaku Rabu 27 Mei sampai 10 Juni 2020 dan akan dievaluasi kelanjutannya.

 

DEWAN BERI MASUKAN UPAYA PEMKOT MANADO

 

Ide Pemkot Manado memproteksi pintu masuk daerah berjulukan Kota Tinutuan itu, memantik tanggap para wakil rakyat. Dewan mendesak agar perlu adanya koordinasi dengan Pemprov Sulut. Kedisiplinan masyarakat dalam kota ikut juga menjadi sorotan.

Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu mengatakan, secara pribadi dirinya mengapresiasi langkah Pemkot Manado tersebut dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hanya saja baginya, dalam banyak hal fasilitas dan infrastruktur publik justru menjadi kewenangan Pemprov Sulut. Maka dari itu perlu dikomunikasikan dengan Pemprov.

“Sebaiknya Pemkot Manado berkoordinasi dengan Pemprov Sulut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Toh, tidak ada dari kita semua yang ingin pandemic Covid-19 ini terus berlanjut. Tapi kita juga tidak mau kondisi ini membuat kita semakin terpuruk di berbagai sektor yang menyebabkan kondisi sosial semakin runyam,” tegas Sandra, kemarin.

Upaya untuk menangani dampak Covid-19 ini maka semua pihak harus mengambil bagian agar penyebaran Covid-19 tidak semakin melebar. Perlu ada kesatuan, kerja sama dan gotong royong dari semua kalangan dalam menghadapi bencana virus Corona ini. “Hanya dengan bergotong-royong oleh semua pihak, tanpa melihat latar belakang apapun, kita bisa bersama-sama melewati kondisi ini,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Sulut ini.

 

Apalagi menurut anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara itu, sekarang ini pemerintah pusat mulai mewacanakan penerapan kondisi ‘new normal’. Situasi ini nantinya akan membuat seseorang bisa terhindar dari Covid-19, sementara kondisi ekonomi tidak akan lagi semakin melemah. “Dimana di satu pihak kita tetap menjaga agar bisa terhindar dengan pandemic Covid-19, sedangkan di pihak lain kita tidak semakin terpuruk secara ekonomi yang bisa menuju pada resesi ekonomi nasional,” kunci politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

 

Anggota DPRD Manado, Jurani Rurubua, ikut buka suara. Baginya, pengawalan ketat orang yang keluar masuk Manado perlu dibarengi sikap disiplin warga Ibukota Provinsi Sulut itu sendiri. Masyarakat dalam kota juga menurutnya, harus mengikuti anjuran yang ada. "Misalkan tidak masuk ke tempat dimana itu berada di sebuah lingkup sosial berjamaah, pergi mall atau toko perbelanjaan yang dibuka," kata Rurubua, kemarin.

Kedisiplinan lewat pembatasan keluar masuk juga harus mendapat topangan pemerintah dalam hal ini SatPol-PP dengan penempatan mereka di tiap ruang publik. Satpol PP baginya, digaji dengan uang rakyat maka perlu hadir mengawal di tempat umum Kota Manado. Ini sebagai wujud mendisiplinkan warga yang kurang taat terhadap protokol kesehatan Covid-19. Dirinya mencontohkan, di IT Center ada security yang hanya khusus menjaga untuk orang yang masuk, bukan mengawasi kerumunan. Di situ kesempatan Pol-PP untuk bertindak. Jika hal demikian berjalan lancar, niscaya meminimalisir penyebaran Covid-19. "Untuk itu pemerintah perlu berperan ekstra dalam penjagaan. Selain penempatan petugas ada juga di Kimia Farma, Wilayah Mega Mall.  Tiga orang saja cukup dalam pengawasan itu," jelasnya.

 

Selain itu menurutnya, akses keluar masuk Kota Manado harus benar-benar berlaku ketat bagi yang datang lintas kabupaten dan provinsi. Terlebih khusus di Bandara Sam Ratulangi, kedatangan orang dari luar harus mengikuti prosedur tetap (protap) kesehatan Covid-19 yang berlaku. “Contohnya Kabupaten Sitaro, daerah tersebut minim pasien Covid-19 karena ketatnya pengawasan. Atau Kecamatan Bunaken Kepulauan yang disiplin dimana belum satu pun warganya terinfeksi oleh virus Corona sampai sekarang,” tutur politisi Partai Solidaritas Indonesia ini.

Ia meminta juga agar dukungan diberikan untuk para tenaga medis dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). "Hal ini agar menjaga supaya kebutuhan penting mereka tetap ada," pungkasnya.

 

PEMPROV AGENDAKAN RAPAT TERBATAS BERSAMA PEMKOT

 

Rencana pembatasan masuk keluar yang digagas Pemkot Manado jadi perhatian Pemprov Sulut. Pembahasan terkait kebijakan ini resmi diagendakan.  Jalan saling koordinasi segera ditempuh dalam rapat terbatas.

 

Giat ini mencuat saat Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Pemprov Sulut menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur, Selasa (26/5) kemarin. Rakor dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Gemmy Kawatu dan Kepala BPBD Joy Oroh. Hingga rakor usai, tak ada utusan dari Pemkot yang menghadiri rapat meskipun undangan telah diinformasikan sebelumnya.

 

Kehadiran Pemkot Manado dinilai sangat diperlukan terkait pembahasan rencana yang bakal memberlakukan ‘pembatasan orang keluar masuk Manado’ yang sebelumnya direncanakan akan diberlakukan mulai hari ini. Kendati demikian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut dalam salah satu poin kesimpulan rapat menyatakan, bakal segera menggelar rapat terbatas bersama untuk membahas rencana Pemkot Manado itu. “Segera melaksanakan rapat terbatas dengan Pemerintah Kota Manado yang akan dimotori oleh Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 terkait rencana," tutur Humiang.

 

“Penerapan pembatasan orang keluar masuk Manado, yang rencananya akan dimulai tanggal 27 Mei 2020, hendaknya mempertimbangkan kajian Epidemiologi, diantaranya tempat tinggal pekerja (Aparatur Sipil Negara/tenaga harian lepas/swasta) yang berada di luar wilayah Kota Manado,” tambahnya menyimpulkan hasil rakor.

 

Selain itu, ada beberapa poin penting lainnya yang dibahas dalam rakor. Diantaranya penambahan kapasitas perlengkapan kesehatan, optimalisasi alur rujukan dì tingkat pelayanan kesehatan dan peningkatan pengawasan penumpang di bandara. (arfin tompodung/devy kumaat/sonny dinar)


Komentar