Deprov Kritisi Penyaluran Bansos Lewat Lembaga Keagamaan


Manado, MS

Nada kritik meletup dari rumah rakyat Nyiur Melambai. Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui lembaga keagamaan, disorot. Sejumlah kejanggalan hingga efek negatif dari metode tersebut diungkap.

Demikian Anggota Komisi I DPRD Sulut, Ronald Sampel. Ia mengatakan, masalah yang jadi keluhan di masyarakat adalah data. Seharusnya pendataan mereka yang berhak menerima dilakukan melalui pemerintah setempat agar tidak terjadi masalah. Hal itu karena yang paling tahu siapa warga yang membutuhkan adalah pemerintah desa atau kelurahan. "Pemerintah setempat adalah yang tahu siapa-siapa warga layak menerima adalah mereka," ungkap Anggota Komisi I DPRD Sulut, Ronald Sampel, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Kemudian menurutnya, ketika ini dipercayakan kepada lembaga agama berpotensi terjadi iri hati. Hal itu karena ada warga di setiap wilayah atau kampung yang tidak memiliki lembaga keagamaannya untuk bisa disalurkan. "Misalnya di Kristen saja. Itu alirannya ada banyak. Ada yang misalnya di satu kampung itu gereja GMIST (Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud) paling banyak, tapi ada yang misalnya aliran lain seperti Advent yang tidak ada gereja di kampung itu misalnya. Atau satu kampung itu kristen tapi ada juga muslim namun tidak memiliki mesjid. Di Kabupaten Sangihe ada yang seperti itu. Nah, persoalannya dorang pe bantuan disalurkan lewat siapa," tegas anggota dewan provinsi (Deprov) dari daerah pemilihan Nusa Utara ini.

Menurutnya, kalau seperti ini akan ada potensi pertikaian. Nanti penyalurannya terkesan di mata masyarakat dipilih-pilih penerimanya. "Nanti ada yang bilang, karena dorang katolik misalnya dorang cuma kase pa dorang, karena dorang GMIST misalnya dorang cuma kase pa dorang. Mo bakalae dorang ini. Akhirnya yang kena itu tokoh-tokoh agama sendiri," jelas Sampel.

Harusnya, kata politisi Partai Demokrat ini, penyaluran diberikan ke pemerintah. Hal itu karena mereka yang mengetahui data di suatu desa atau kelurahan tersebut. "Sebab ada warga yang tidak ada gereja atau mesjid di situ. Misalnya di kampung itu Islam semua, tetap ada yang bukan Islam di situ, ada Kristen misalnya satu dua keluarga tapi dia tidak punya gereja. Tapi dia tinggal di kelurahan atau desa itu dan perlu dibantu, dan dia kepercayaannya Kristen," ungkap Sampel.

Masalah selanjutnya adalah ketidakjelasan siapa yang akan menyalurkan bansos itu. Di setiap gereja, menurutnya, tidak ada penyalurnya. Sehingga kemudian yang justru membagikannya adalah tim sukses. "Disalurkan di gereja, sekarang siapa yang menyalurkannya? Tidak ada. Kebanyakan yang menyalurkan justru adalah tim sukses. Kalau suka bukti depe penyalur tim sukses kita akan tunjukkan. Hal-hal ini yang membuat kenapa di Sangihe itu kebanyakan ditolak," bebernya.

Ia menjelaskan sistem pemerintahan ini sebenarnya ada strukturnya. Mulai dari Presiden hingga lurah dan kepala desa. Harusnya dipercayakan kepada mereka. "Ini kan sistem pemerintahan ada dari presiden, gubernur, bupati dan walikota, camat, lurah dan hukum tua. Kenapa tidak melalui mereka. Cara seperti ini (menyalurkan lewat keagamaan, red) juga sangat rentan membuat lembaga keagamaan dimasuki kepentingan politik," kuncinya.(arfin tompodung)


Komentar