JOKOWI INGATKAN POLDA SULUT CS

Waspada Ancaman Keamanan Jelang Pilkada


Jakarta, MS

Gerak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diingatkan. Ancaman keamanan yang membayangi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak jadi penyebab. Upaya untuk mengantisipasinya didorong.

Nada peringatan itu disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-74. Ia memberi himbauan tentang tugas Polri ke depan, salah satunya adalah Pilkada 2020 pada bulan Desember. Jokowi meminta Polri menjaga keamanan masyarakat Indonesia. "Saya ingatkan bahwa Polri akan hadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks. Mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu diwaspadai, terutama menjelang pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember," ujar presiden saat memberi amanat di upacara HUT Bhayangkara Polri di Istana Kepresidenan, yang disiarkan live di YouTube Setpres, Rabu (1/7).

Polisi telah memiliki pengalaman serupa saat menghadapi Pilkada serentak 2017 dan 2018. Namun pada pelaksanaan Pilkada 2020 ini menurutnya sedikit berbeda. Lantaran digelar di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu Jokowi mengingatkan, agar dalam pelaksanaannya tetap menjaga protokol kesehatan. "Saya tahu tugas ini tidak mudah. Namun saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu mampu menjalankan tugas ini dengan baik," katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, saat ini keterlibatan Polri sangat dibutuhkan. Terutama dalam menangani pandemi Covid-19. Ia meminta agar polisi terus aktif mengajak masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Dalam situasi sulit sekarang ini, keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat sangat dibutuhkan mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres dan Polsek sampai Babinkamtibmas di desa-desa harus aktif mengajak masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan," tuturnya.

Harapan serupa juga datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian. Ia meminta Polri mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2020 agar sukses dan aman dari Covid-19.

"Khusus untuk Pilkada 9 Desember 2020, saya selaku Mendagri, saya meminta Polri membantu dan mendukung agar Indonesia dapat lolos dari tes demokrasi dalam pandemi Covid-19, untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa petarung," ujar Tito saat menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 melalui konferensi video, Rabu kemarin.

Menurut dia, dengan dukungan Polri, diharapkan Indonesia lolos dari ujian demokrasi di tengah pandemi untuk menghasilkan pemimpin berkualitas. Pilkada 2020 diharapkannya berlangsung tanpa terjadi penyebaran dan penularan virus corona.

Polri diminta mampu menjaga stabilitas keamanan dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah. Ia juga meyakini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Kepolisian RI telah memiliki kesiapan dalam melakukan pengamanan dan mendukung Pilkada 2020. "Tanpa disuruh pun kalau ada agenda yang berimplikasi pada stabilitas keamanan, Polri pasti bergerak cepat," kata Tito.

Diketahui, dalam Pilkada 9 Desember mendatang, ada 270 daerah pelaksana pilkada 2020. Didalamnya terdapat 9 kepolisian daerah (Polda) yang provinsinya bakal memilih gubernur dan wakil gubernur. Termasuk Sulawesi Utara (Sulut).

 

KAPOLRI PERINTAHKAN SUSUN RENCANA OPERASI PILKADA

Langkah mengamankan Pilkada diambil Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Idham Aziz. Giat itu dengan menginstruksikan jajarannya melakukan deteksi dini terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Para kepala satuan wilayah (kasatwil) dimintanya untuk segera menyusun rencana operasi Mantap Praja.

Arahan Kapolri tersebut tertuang dalam surat telegram nomor 307 tentang Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guna Dijadikan Pedoman Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020. Idham meminta jajarannya untuk melakukan pemantauan di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada.

"Para kasatwil diperintahkan untuk melaksanakan deteksi dini dan monitoring pasca dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam konferensi pers menjelaskan perintah Kapolri, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (22/6) pekan lalu.

Kapolri meminta jajarannya proaktif dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pilkada. Hal tersebut dimaksud agar terjalinnya koordinasi dari para kasatwil dengan penyelenggara pilkada. Para kasatwil diminta menyusun rencana operasi Mantap Praja yang harus sesuai dengan karakteristik wilayah.

"Para kasatwil untuk melakukan koordinasi secara proaktif dengan penyelenggara pilkada dan instansi terkait lainnya. Para kasatwil diperintahkan untuk segera menyusun rencana operasi Mantap Praja sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing," terang Awi.

 

DUA PER TIGA POLRI DIKERAHKAN AMANKAN PILKADA

Kesiapan Polri menghadapi agenda pilkada dipacu. Pola pengamanan disusun. Personil Polri ‘all out’ amankan pesta demokrasi.

Di bawah komando Kapolri Jenderal Idham Aziz, Polri kini tengah menyusun pola pengamanan untuk Pilkada Serentak 2020 yang diikuti 270 wilayah di Indonesia. Sebanyak dua pertiga dari kekuatan Polri akan dikerahkan untuk mengamankan iven politik itu.

"Pelibatan kekuatan Polri dalam pengamanan pilkada serentak tersebut sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak dua per tiga kekuatan jumlah personel Polri, data riil nanti akan kita update setiap saat karena saat ini masih digodok," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono dalam konferensi pers, Selasa (23/6).

Awi mengatakan, pola pengamanan di daerah yang menggelar pilkada akan mengacu pada indeks potensi kerawanan di tiap daerah. Indeks tersebut ditentukan pada 4 indikator.

"Terkait pola pengamanan pilkada serentak tentunya hal ini juga masih dalam proses perencanaan dengan didasari oleh indeks potensi kerawanan yang meliputi 4 indikator. Pertama dimensi penyelenggara, dimensi peserta atau kontestan, ketiga potensi gangguan kamtibmas, yang keempat potensi ambang gangguan," ujarnya.

Pola pengamanan juga dipengaruhi hasil mapping kerawanan dan tahapan pilkada serentak 2020 yang dilakukan oleh kewilayahan. Antara lain terkait potensi konflik di daerah tersebut. "Itu sehubungan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya," imbuhnya. (detik/republika/cnn)


Komentar