Pandemi Corona, Kenaikan BPJS Dinilai Kebijakan Tidak Berperasaan


Manado, MS

Derita masyarakat membubung. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Juli. Itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Kebijakan tersebut langsung memantik sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Langkah pemerintah ini dianggap tidak berperasaan. Hal itu karena harus diterapkan di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kritik keras itu dilayangkan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy. Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut tidak berperasaan dan sebagai bentuk penghianatan kepada masyarakat Indonesia. "Karena harus terjadi di tengah wabah Corona. Justru, dikeluarkan kebijakan kesehatan (kenaikan iuran BPJS, red) yang selama ini justru dijadikan jaminan bagi kesehatan masyarakat," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, baru-baru ini, di tempat kerjanya.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu meyakini, pada akhirnya apabila kebijakan itu tidak dirubah atau tetap dijalankan, pasti akan menimbulkan persoalan. Seperti jaminan kesehatan masyarakat pasti bakal susah untuk membayarnya. "Dengan begitu, harapan dari BPJS untuk meningkatkan pendapatannya tidak akan maksimal," ujar Yusra.

Dia berharap, untuk kebijakan ini dipertimbangkan atau ditinjau kembali oleh pemerintah. Ia bermohon agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah luar biasa agar ini bisa dibatalkan. "Kita kembalikan saja kepada standar yang lama sehingga masyarakat tidak akan lebih terdampak lagi," kuncinya.

Dikutip dari detikfinance, Sabtu (4/7), rincian iuran BPJS Kesehatan yakni kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan, naik 85,18 persen. Kelas II menjadi Rp 100 ribu per orang per bulan atau naik 96,07 persen. Untuk kelas III, tetap Rp 25.500 per orang per bulan (tahun depan jadi Rp35 ribu).(arfin tompodung)

 

 


Komentar