Laporan: sonny dinar

Roda ekonomi masyarakat Kabupaten Minahasa dipacu Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw. Bersama istri tercinta yang juga Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi dr Kartika Devi Tanos, meresmikan pasar murah. Kegiatan itu dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), di Desa Tandengan, Jumat (3/7).

Sebagai informasi, ada 625 paket bapok yang dijual di pasar murah bagi masyarakat Minahasa. Adapun bansos Covid-19 dari Dinas Sosial Sulut berjumlah 341 paket sembako untuk seluruh Gereja di Tandengan. Sedangkan bantuan untuk IKM di Minahasa sebanyak 175 paket dari Disperindag Sulut.

Pada kesempatan itu, Kandouw meminta seluruh warga Minahasa tetap waspada karena tingkat penyebaran dan pertambahan kasus Covid-19 yang dianggap masih tinggi. Meskipun mulai menurun dibandingkan dengan beberapa waktu lalu.

Lanjut Kandouw, Pemprov Sulut selalu mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19. Termasuk mengatur aktivitas masyarakat di fase new normal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020.

“Untuk mengantisipasi itu Pak Gubernur mengeluarkan Pergub Nomor 44 tahun 2020 yang isinya pedoman kehidupan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19,” kata Kandouw.

“Pergub ini dapat memberi panduan, acuan, dan memberi pendampingan, tinggal datang dari kita untuk menilai. Dan apakah suatu daerah itu sudah bisa melaksanakan kehidupan baru. Lebih efektif kita serahkan ke tim Covid-19 kabupaten kota yang akan memutuskan,” lanjutnya.

Wagub Kandouw juga mengajak kepada masyarakat untuk siap menghadapi era new normal dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, physical distancing dan mencuci tangan dengan sabun.

Disamping itu, Kandouw menerangkan upaya Pemprov Sulut melakukan refocusing anggaran hampir Rp200 miliar untuk mengatasi dampak Covid-19. “Jangan heran kalau program-program belanja modal itu semua dikurangi dan itu juga sama dengan di Minahasa menghadapi seperti itu. Untuk itu masyarakat Pemerintah mengharapkan untuk tetap produktif. Anggaran sebesar itu kalau masyarakat tidak bergerak pasti akan sia-sia. Untuk itu, kita tetap suplementer dan komplementer, intinya kita harus tetap hidup dan pemerintah hadir, lebih penting juga masyarakat harus tetap bekerja,” ungkap Kandouw.

Lebih lanjut, Kandouw mengapresiasi Pemkab Minahasa selalu berkoordinasi dengan Pemprov Sulut. Itu dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah. “Karena yang namanya good governance itu adalah koordinasi dan satu visi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat,” imbuhnya. (*)