Agenda restrukturisasi menyasar tatanan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Kali ini melibatkan 7 pejabat elit di formasi eselon II. Satu diantaranya ada birokrat handal dari Bolaang Mongondow Raya (BMR), Abdullah Mokoginta. Mantan pejabat Pemkot Kotamobagu itu kini menyandang status definitif sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sulut.

Abdullah sendiri sebelumnya pernah menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Pemkot Kotamobagu. Sebelum dilantik sebagai pejabat definitif, dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sulut.

Usai pelantikan, Abdullah meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjalankan amanah sebagai salah satu pejabat di pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (ODSK).

“Mohon doa dan dukungannya, semoga saya bisa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini,” singkat Abdullah.

Sementara itu, dilantiknya Abdullah Mokoginta yang juga Ketua Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Kota Kotamobagu tersebut mendapat tanggapan dari elemen masyarakat di Kotamobagu. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi KBM Kotamobagu, Hendra Makalalag.

“Sebagai kader Marhaen kami bersyukur dan bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh ODSK kepada Abdullah Mokoginta untuk menduduki jabatan eselon dua di Pemprov Sulut. Kami yakin dan percaya bahwa beliau mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh ODSK,” ujar Hendra.

Hendra pun berharap, Abdullah Mokoginta tetap memegang teguh Tri Marta pengabdian sebagai ASN.  “Tri Marta yang dimaksud intinya terletak pada loyalitas secara tegak lurus,” pungkas Hendra.

Agenda rolling ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Pun pelantikan dan pengambilan sumpah janji terhadap 7 pejabat eselon II itu dipimpin Gubernur Olly Dondokambey SE.(yadi mokoagow)