Asa petani bumi Nyiur Melambai untuk menghilangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mendapat tanggapan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Gedung Cengkih mendukung penghapusannya demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw menyampaikan, alasan PPN dihilangkan karena kalau orang transaksi di atas Rp4,8 miliar, dia akan jadi pengusaha kena pajak (PKP) atau pajak wajib pungut. Keadaan ini membuat para spekulan enggan untuk membeli. "Selama ini kan yang menyangga harga-harga kopra dan cengkih sebenarnya juga adalah spekulan," ungkap Angouw, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado ini menegaskan, spekulan ini bukan dalam konotasi negatif. Spekulan justru ketika harga mulai turun maka dirinya akan membeli. Saat dia membeli maka harga dengan sendirinya akan naik lagi. "Mereka ini orang yang punya uang. Ketika ada PPN mereka malas untuk beli untuk jadi spekulan," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Harga nantinya menurut Angouw, akan susah ditopang kalau tidak ada spekulan. Seandainya PPN dihapuskan maka para spekulan tersebut akan punya keinginan untuk membeli. Maka harga cengkih atau kopra berangsur naik. "Susah untuk kita tongka, kalau PPN ini dihapuskan mereka menjadi bergairah untuk membeli. Kan yang menjadi spekulan itu, misalnya berprofesi dokter, kalau ada uang dia beli, tapi kalau ada PPN seperti ini mereka masih berpikir untuk beli," ujarnya.  (arfin tompodung)