Manado, MS

Keluh masyarakat Kota Tomohon meletup. Masalah infrastruktur jalan banyak disorot. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pun diminta bertindak.

Problem tersebut terungkap saat Anggota DPRD Sulut, Wenny Lumentut melakukan reses 2 di Kota Tomohon. Pada Jumat (11/9), dirinya mengunjungi tiga titik pelaksanaan resesnya. Mulai dari Kelurahan Kolongan, Talete dan berakhir di Paslaten.

Masyarakat mengungkapkan, sejak jalan Tomohon-Manado terputus akibat longsor besar yang memakan korban jiwa, banyak yang beranggapan jalur tersebut sudah tidak akan dipakai. Namun akhirnya bisa dibuka dan digunakan kembali. Maka dari itu warga meminta agar pemerintah dapat memperhatikan jalan ini karena sesuai sejarah jalan ini sudah sangat tua.

Selanjutnya mereka meminta untuk jalan yang ada di Kamasi dapat segera diperbaiki karena sudah rusak. "Jalan yang ada di Lokon-Lokon pelaksanaannya juga belum terlaksana dan belum selesai sampai tembus jalan sebelah," ungkap Rommy Montolalu salah satu warga yang ada di Kelurahan Kolongan.

Menanggapi aspirasi warga, WL menyampaikan, apabila kewenangan pemerintah kota maka pihaknya hanya bisa menyurat ke walikota supaya bisa diperhatikan. DPRD Sulut kewenangannya adalah jalan-jalan provinsi. "Kalau di jalan Kamasi provinsi maka saya berikan ultimatum kepada dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Balai Jalan dalam jangka satu minggu kalau tidak diperbaiki kami akan rekom untuk diganti," ungkap WL.

Kalau soal jalan Tomohon-Manado dijelaskan WL, dianggarkan Rp300 miliar untuk diperbaiki. Hanya saja kalau tidak ada pembebasan lahan maka percuma. "Kalau pembebasan lahan tidak dibereskan bagaimana proyek mo bajalang karena kalau namanya pembebasan jalan itu kewenangan kabupaten kota. Maka dana akan dikembalikan ke pusat sebab pembebasan lahan tidak jalan. Jangan salahkan gubernur," ujar WL. (arfin tompodung)