Manado, MS

Wakil rakyat utusan Nusa Utara angkat suara. Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 dikritisi. Isi rekomendasi tersebut dinilai kurang menyentil setumpuk masalah di daerah kepulauan. Mereka pun meminta agar persoalan masyarakat di daerah pemilihannya bisa diakomodir.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho. Berdasarkan apa yang dirinya baca pada isi rekomendasi pansus, tidak menyentil persoalan di Nusa Utara. "Dari isi rekomendasi LKPJ yang dibacakan, memberikan kesan bahwa Sulawesi Utara hanya daratan saja. Apakah Pansus turun ke daerah kepulauan atau tidak? Saya mohon jawaban," ungkap Salindeho dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut mendengarkan penyampaian rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020, belum lama ini.

Dalam rapat itu pula dirinya memberikan beberapa usulan untuk bisa dimasukkan dalam rekomendasi pansus. Seperti masalah kesehatan di wilayah kepulauan. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong supaya status puskesmas di sana ditingkatkan. "Di wilayah kepulauan perlu meningkatkan status puskesmas jadi puskesmas plus supaya bisa menampung pasien. Meski itu merupakan kewenangan kabupaten tapi harus diperhatikan. Karena mereka harus menyeberang pulau untuk ke rumah sakit," ucap Winsulangi.

Ketua Pansus LKPJ, Rocky Wowor menyampaikan, semua rekomendasi yang mereka sampaikan sangat penting. Kalau soal wilayah kepulauan dirinya menyebutkan ada yang dimasukkan seperti jalan Kecamatan Lirung.

"Ada teman-teman kita di kepulauan meminta supaya jalan lirung di kabupaten Talaud bagian dari jalan provinsi tapi pak gubernur sudah menjawab jalan itu sudah akan dikerjakan," jelasnya. (arfin tompodung)