Deprov Pertanyakan Proyek KEK Bitung


Progres Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dikorek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Gedung Cengkih mempertanyakan mengapa proyek tersebut tak lagi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026.

Hal tersebut disampaikan personil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026, Nick Adicipta Lomban. Ia mengungkapkan, dirinya ingin fokus langsung kepada isu strategis di Sulut saya. Dirinya yakin RPJMD ini sudah disusun dengan baik oleh para ahli. Maka dari itu ia mempertanyakan soal KEK Bitung yang tak lagi masuk di dalamnya.

"Tentu ada standar untuk menyukseskan isu strategis. Saya ingin menanyakan tentang tidak adanya KEK itu dalam RPJMD," ucap Nick, dalam pembahasan mengenai RPJMD, belum lama, di ruang paripurna DPRD Sulut

Ia mempertanyakan, apakah memang KEK itu tidak lagi masuk karena sudah terealisasi ataukah sudah tidak menjadi proyek strategis nasional. "Kalau saya lihat itu sudah tidak ada lagi di proyek strategis nasional," ucapnya.

Baginya, demi mendukung Sulut sebagai pintu gerbang keberadaan KEK Bitung menjadi salah satu bagian penting. Sulut sebagai pintu gerbang Asia Pasifik ini dinilai sebagai mimpi Sam Ratulangi. "Ini visi besar oleh Sam Ratulangi hingga ke pak Sarundajang sampai ke pak Olly Dondokambey untuk kita capai bersama maka kek ini harus betul-betul dipertegas oleh RPJMD," tutur Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulut ini

Dalam KEK Bitung ini menurutnya, ada isu-isu penting yang dinilainya harus diperhatikan. Seperti bonus demografi. "Tentu kalau tidak diolah akan merugikan karena akan banyaknya usia pekerja. Tapi kalau ada KEK Bitung akan menyerap tenaga kerja dan menambah nilai tambah dalam industri pertanian dan perikanan," urai anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors