LAPORAN: JACKSON KEWAS

Rentetan persoalan yang kerap menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri picu gerak antisipatif dari Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kepastian perlindungan bagi warga Minahasa yang akan bekerja ke luar negeri dipertegas. Itu setelah Bupati Royke Octavian Roring menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang dukungan terhadap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penandatanganan MoU oleh Bupati ROR dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta Selatan disaksikan Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw SE, Selasa (25/5). Ini merupakan implementasi amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya Pasal 41.

Rhamdani mengatakan perjanjian kerjasama tersebut merupakan bentuk kolaborasi nyata antara stakeholder khususnya dalam hal penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional untuk ditempatkan dengan negara-negara yang bekerjasama secara G to G (pemerintah ke pemerintah) dengan Indonesia.

Bupati ROR secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kepala BP2MI yang sudah memfasilitasi sehingga penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan. Menurutnya, dengan ditandatanganinya kerjasama tersebut maka peluang warga Minahasa bekerja di luar negeri untuk negara-negara tertentu makin besar dan terbuka lebar.

“Selain peluang kerjanya lebih besar tetapi juga pasti dilindungi karena ini resmi dilaksanakan pemerintah,” tukas Bupati ROR.

Ini kata dia, merupakan komitmen dirinya bersama Wakil Bupati Robby Dondokambey membuka peluang kerja bagi rakyat Minahasa dengan difasilitasi pemerintah.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Minahasa Dr Arody Tangkere menambahkan pembiayaan pelatihan bisa juga dianggarkan dari dana desa maupun APBD, menyesuaikan dengan kemampuan dana pemerintah.

Terpisah, Kepala UPT BP2MI Manado, Hendra Makalalag menyebut untuk CPMI ke Jepang setiap tahun dibuka kesempatan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan cukup besar.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Ir Alva Montong, Kadis Perpustakaan dan Arsip Siby Sengke, SSos MAP, Kabag Hukum Willem Nainggolan SH MH dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa.(*)