Walikota Sebut Digitalisasi Pembayaran Penting Diseriusi


Manado, MS

Sistem digitalisasi menjadi bentuk baku pembayaran non tunai saat ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Upaya ini telah dikoordinasikan dengan Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo)

Hal tersebut disampaikan Walikota Manado, Andrei Angouw, ketika menghadiri High Level Meeting
Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) besutan Bank Indonesia (BI) dan pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Manado, di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut, Kamis (17/6). Turut mendampinginya Wakil Walikota Manado Richard Sualang dan Kepala Perwakilan BI Sulut Arbonas Hutabarat.

"Pemkot Manado sudah pula melakukan koordinasi untuk itu dengan Bank SulutGo terkait pembayaran dan penerimaan non tunai," kata Walikota.
Lanjut dia, berangkat dari situ kondisi cash flow atau arus kas sangat penting untuk jadi perhatian. Ini agar nanti bisa dikembalikan bagi pembangunan masyarakat.
Dengan demikian pendukungnya atau sebagai wajib pajak seperti restoran harus mencapai 10 persen netto dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"Saya sangat menyeriusi transaksi sudah baik sesingkat-singkatnya agar mendukung langkah ke depan itu," ujar dia.

Diharapkan juga, tim percepatan segera bekerja dan dilaporkan sehingga hal-hal terkait kebijakan dapat diberitahukan. "Keseriusan kami itu, hingga digitalisasi di Manado bisa secepatnya muncul," tegasnya.
Walikota juga menyinggung soal inflasi yang harus dapat dihindari, karena bakal mengikis sendi perekonomian daerah.
"Kondisi inflasi harus dikendalikan agar tak menyebabkan kejatuhan perekonomian masyarakat," tegasnya.
Pertemuan yang dihadiri Sekretaris Kota (Sekot) Manado, Kepala Dinas dan Badan serta bagian urusan pendapatan Pemkot Manado hadir, termasuk PD Pasar Manado tampak menyeriusi yang dilontarkan walikota. (devy kumaat)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors