70 PERSEN HARTA PEJABAT NEGARA BERTAMBAH SELAMA PANDEMI


Jakarta, MS

Potret kekayaan pejabat negara di Indonesia sajikan fakta menarik. Selama ‘badai’ pandemi menerpa, kepemilikan harta mereka umumnya mengalami peningkatan. Gambaran itu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Selang pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghantam Indonesia, sektor ekonomi dalam bayang keterpurukan. Namun kondisi sebaliknya justru dialami pejabat negara di Indonesia. Banyak para penyelenggara negara yang hartanya mengalami peningkatan. Di sisi lain, ada pula kekayaannya yang menurun meski nilainya tak sepesat yang mengalami peningkatan.

Data tersebut dibeber Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan. Ia mengatakan, laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020.

"Kita amati juga selama pandemi 1 tahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar, tapi ada 22,9 persen yang justru menurun. Kita pikir yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana gitu," ucap Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9) kemarin.

Berdasarkan hasil analisis pelaporan LHKPN 2019-2020, tercatat 70,3 persen penyelenggara negara yang melaporkan hartanya bertambah selama pandemi. Di samping itu, ada 6,8 persen yang tetap dan 22,9 persen mengalami penurunan.

"Kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat kenaikan terjadi tapi penurunan terjadi dengan statistik seperti ini rata-rata bertambah Rp1 miliar sebagian besar di tingkat Kementerian, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) meningkat juga dan seterusnya," ucapnya.

Sebelumnya, Pahala mengungkapkan, rata-rata harta kekayaan para penyelenggara negara, ada pejabat negara yang memiliki harta tertinggi Rp8 triliun lebih tapi di sisi lain ada pula yang hartanya minus Rp1,7 triliun.

Pahala menyebutkan statistik itu sebagai gambaran saja. Namun tertulis bila di antara para penyelenggara negara rata-rata yang memiliki harta kekayaan tertinggi, yaitu anggota DPR senilai Rp23 miliar.

"Tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata Rp23 miliar itu orang DPR lebih kaya dibanding DPRD kabupaten kota itu nggak, tapi kira-kira masyarakat bisa menduga rata-rata kekayaannya Rp23 miliar anggota DPR diikuti oleh anggota DPRD kabupaten kota sekitar Rp14 miliar, lantas BUMN (Badan Usaha Milik Negara), DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan selanjutnya," ucap Pahala.

Menurut Pahala, kekayaan yang tinggi itu biasanya menunjukkan para pejabat negara itu sebelumnya merupakan pengusaha. Namun ada pula pejabat negara yang disebut Pahala hartanya minus. "Tapi pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara kementerian/lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp1,7 triliun minus, pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp8 triliun," kata Pahala.

Oleh karena itu menurutnya, ada kemungkinan di lapangan berbeda. "Tapi kira-kira ini potret rata-rata harta dari semua bidang, harta yang terendah yang semuanya menunjukkan minus kecuali DPD dan DPR itu ada yang menunjukkan Rp 47 juta saja. Jadi jangan dipikir semua ini orang yang hartanya besar nggak juga karena dilaporkan ada juga yang angkanya dinas alias utangnya lebih banyak dibandingkan hartanya," ucapnya.

Pahala mengatakan, kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa, selama masih dalam statistik yang wajar. Kenaikan harta kekayaan, kata dia, tak menunjukkan seorang pejabat adalah koruptor. Sebab boleh jadi, kenaikan tersebut karena ada apresiasi nilai aset.

Selain itu, dia menerangkan, ada beberapa sebab lain harta kekayaan seorang pejabat naik. Antara lain, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan. "Misalnya saya punya tanah, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik, maka di LHKPN, saya laporkan naik. Jadi, tiba-tiba LHKPN saya tahun depan naik jumlahnya," kata dia.

Meski begitu, pihaknya tetap mewaspadai kenaikan harta kekayaan karena hibah. Sebab, katanya, bila seorang pejabat secara rutin menerima hibah, maka harta kekayaannya patut dipertanyakan. "Kalau hibah rutin dia dapat dalam posisi sebagai pejabat, kita harus pertanyakan. Ini kenapa kok banyak orang baik hati memberikan hibah, kepada yang bersangkutan," kata Pahala.

 

95 PERSEN LHKPN TIDAK AKURAT

Bau ketidakjujuran dicium KPK RI. Aroma itu berhembus dalam pelaporan LHKPN para penyelenggara negara. Hampir 100 persen laporan harta kekayaannya disebut tidak akurat.


Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, sebanyak 95 persen LHKPN tidak akurat. Pahala menyebut, jumlah itu didapat lewat pemeriksaan terhadap 1.665 LHKPN selama periode 2018-2020. Namun, dia tak merinci posisi atau institusi para pejabat tersebut.

"Ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat," kata Pahala dalam webinar soal LHKPN di YouTube KPK, kemarin.

Dia menyebut, banyak pejabat yang tak melaporkan kekayaan mereka dalam LHKPN. Mulai dari tanah, bangunan, rekening bank dan berbagai bentuk investasi lain. Selain itu, kata Pahala, ketidakakuratan itu juga menggambarkan transaksi perbankan yang tak wajar dalam rekening sejumlah pejabat. Misalnya, antara penghasilan dengan yang dilaporkan.

"Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya," kata dia.

Lebih lanjut, Pahala mengatakan, 15 dari 95 persen itu juga menunjukkan ketidaksesuaian antara profil data keuangannya. Misalnya, tak semua laporan kekayaan sejumlah pejabat di bank sesuai dengan penghasilan yang mereka terima. Bahkan, penghasilan yang masuk ke rekening ada yang lebih tinggi dari harta yang dilaporkan.

"Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp100, Rp150, Rp200 seperti itu," kata dia.

"Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya," imbuh Pahala.

Pahala menyebut kondisi itu membuat pihaknya lebih aktif dalam memeriksa kembali harta kekayaan para pejabat negara. KPK akan memastikan kekayaan pejabat, termasuk aliran keuangan mereka untuk anggota keluarga.

"Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank," kata dia.

 

PEJABAT NEGARA DIMINTA JUJUR

Gaung himbauan pun dilayangkan pihak KPK RI. Mereka meminta para penyelenggara negara menyampaikan laporan secara transparan. Dengan demikian datanya benar-benar akurat.

KPK berharap pejabat negara yang masuk kategori wajib lapor (WL) supaya melaporkan hartanya secara benar. LHKPN yang disampaikan harus disajikan secara jujur. "KPK masih mendapati banyak laporan kekayaan yang disampaikan tidak akurat," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa kemarin.

Kata Ipi, berdasarkan data KPK per semester 1 tahun 2021 ini, tingkat kepatuhan LHKPN bidang legislatif di tingkat pusat terjadi penurunan kepatuhan. Pada periode sebelumnya tercatat 74 persen bidang legislatif melaporkan hartanya, namun kini menurun menjadi 55 persen.

Meski demikian, secara nasional dari seluruh bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN/BUMD terjadi peningkatan kepatuhan dari 95 persen menjadi 96 persen. Ipi mengatakan, kepatuhan LHKPN menjadi bukti komitmen penyelenggara negara dalam pencegahan korupsi.

"Komitmen tersebut seharusnya didasari pada keyakinan bahwa penyelenggara negara wajib menjaga integritas dengan menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya sebagai pejabat publik," kata Ipi.

Ipi mengatakan, KPK sudah memberikan kemudahan pelaporan secara online, tidak mengharuskan melampirkan semua dokumen kepemilikan harta serta memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi pengisian LHKPN secara regular.

"Sehingga, tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak melaporkan harta kekayaan secara tepat waktu dan akurat. Menyampaikan LHKPN kini sangat mudah dan cepat," kata Ipi.

 

FIRLI: 239 ANGGOTA DPR BELUM MELAPOR LHKPN 

Nada himbauan datang dari Ketua KPK RI,  Firli Bahuri. Dirinya menyinggung turunnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Harapannya para wakil rakyat bisa taat menyampaikan harta kekayaan.

Alasannya, sesuai data yang mereka peroleh, 239 anggota DPR belum memasukkan LHKPN. "Dari kewajiban laporan 569, sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239 atau tingkat persentase laporan baru 58 persen," ujar Firli melalui diskusi daring, Selasa kemarin.

Firli pun mengimbau kepada seluruh anggota DPR agar taat melaporkan LHKPN. Menurut dia, dengan rutin melapor, akan menjadi cara untuk mengendalikan diri dari praktik korupsi. "Artinya kalau 2019 taat, 2020 taat, 2021 sampai 2024 harus ada terus. Jadi kalau KPK minta selamanya (menjabat) ya tolong dipenuhi," kata Firli.

Di sisi lain, Firli menyadari bahwa masih ada pejabat yang tak paham dalam hal waktu pelaporan. Kebanyakan pejabat hanya melaporkan LHKPN mereka sebelum dan sesudah menjabat. Padahal seharusnya mereka juga melaporkan hartanya saat masih menjabat.

"Kalau baca Pasal 5 Ayat 2 LHKPN dilaksanakan ada tiga kali, tiga item. Sebelum, selama dan setelah (menjabat)," ucap Firli. (cnn/detik/tempo/merdeka)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors