POLEMIK kelangkaan solar kian meresahkan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) ambil sikap.  Agenda hearing dengan Pertamina, kembali disiapkan.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian. Menurut dia, kelangkaan solar di daerah ini, mendapat atensi khusus dari pihaknya. Sebagai tindak lanjut menyikapi persoalan tersebut, Komisi II akan melakukan hearing dengan Pertamina.

Hanya saja, menurut dia, Komisi II yang bermitra kerja dengan masalah ekonomi sudah pernah rapat dengan Pertamina.  Baginya, untuk RDP yang akan dilakukan ini, pihaknya sudah tahu apa yang akan mereka jawab. "(Jawab pertamina) Pertamina bukan regulator pertamina operator jadi kalau kurang, bukan salahnya Pertamina kira-kira seperti itu yang akan dijawab mereka karena ini sudah beberapa kali. Mudah-mudahan mereka sudah ada jawaban lain. Saya teringat yang lalu-lalu seperti itu,” terang Wurangian, saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, akhir pekan lalu, di ruang paripurna DPRD Sulut.

Dirinya mengusulkan untuk dapat memikirkan langkah apa yang bisa dilakukan terkait kelangkaan solar ini karena sudah meresahkan masyarakat. Menurutnya, dimana-mana terjadi antri. "Rapat akan dilaksanakan minggu depan (pekan ini, red). Ini adalah permintaan dari masyarakat, jadi ada yang bawa surat dan ketua dewan mendisposisi ke kami (Komisi II, red),” ungkapnya.

"Kalau subsidi sudah tidak ada, kita umumkan saja. Dari sisi pengusaha melihat kalau subsidi dianggap masih ada, maka semua harga-harga barang ini mereka mengikuti yang masih di bawah pasaran. Padahal fakta di lapangan mungkin subsidi sudah tidak ada. Jadi apakah Pemprov dapat memohon kuota Sulut BBM (bahan bakar minyak) diperbanyak atau kita umumkan bahwa di lapangan memang BBM-nya sudah naik," imbuh Wurangian.(arfin tompodung)