Manado, MS

Polemik kelangkaan solar ‘dikuliti’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Nyiur Melambai sorot pihak Pertamina. Masalah kesiapan data dan tidak adanya jawaban jelas terkait solusi jadi penyebab.

DPRD Sulut menggelar hearing lintas komisi terkait dengan aduan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association (ALFI), Selasa (19/10), dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian.

Adapun secara garis besar yang menjadi tuntutan mereka terkait terjadinya antrian panjang solar sampai berkilometer. Selanjutnya menilai penyaluran tidak sesuai dengan kapasitas. Tidak ada pembatasan untuk truk yang mengisi dari luar daerah. Antrian panjang yang berlarut-larut dipandang tidak ada perhatian dari pemerintah Sulut. Padahal angkutan darat adalah nadi dari perekonomian di Sulut. Kelangkaan dinilai seharusnya tidak terjadi dengan ekonomi yang sekarang ini.

Dalam rapat tersebut Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, mengkritik kesiapan data dari Pertamina. Harusnya menurut dia disiapkan dulu baru kemudian datang dalam hearing. "Jangan nanti di sini baru kemudian disiapkan," tegas Tuuk di ruang rapat serbaguna kantor DPRD Sulut.

Selanjutnya dalam pertengahan pembahasan, Tuuk menyesali sederet jawaban yang diberikan pihak Pertamina tatkala menjawab pertanyaan dari para anggota dewan. Baginya, tidak ada solusi untuk mengatasi persoalan kelangkaan solar.

"Hasilnya depe kesimpulan tai minya samua. Karena rakyat butuh solusi mereka tidak mau tahu ini data. Masalahnya minyak tidak ada di pom bensin. Rakyat tidak mau tahu itu. Rakyat cuma tahu ada ketersediaan solar. Pertamina menjawab tidak menyelesaikan pokok persoalan," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dijelaskannya, di Talaud sana masih memakai liter. Pertamina tidak mengerti dengan wawasan nusantara. Terlebih program bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bisa datang ke Dumoga (Kabupaten Bolaang Mongondow) cuma ada satu pertamina di sana. Saya tidak setuju kalau ini ditutup, orang Dumoga mau beli minyak dimana. Di sana pakai galon. Kuotanya dari 22 ton jadi 16 ton. Apa yang terjadi di lapangan, solar pasar gelap masuk dengan harga 8.500 per liter. Ini fakta," semburnya dalam rapat yang ada perwakilan langsung dari Komisi 1, 2, 3 dan 4 DPRD Sulut.

Dirinya pula menyorot pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Khususnya bagian ekonomi yang dinilai bekerja tidak becus dalam membangun komunikasi terkait pelayanan ke masyarakat. "Kalau Pemprov bagian ekonomi tahu, tidak perlu ada rapat ini, bapak-bapak tidak perlu datang dan ada surat ini. Dirut (direktur utama) pertamina dan komut (komisaris utama) tidak pernah memberikan statemen kuota dikurangi untuk solar. Besok tidak ada antrian panjang di pertamina itu yang kita butuh. Kita tidak ada kesimpulan," katanya.

Disampaikannya, Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar dengan aset yang sudah dibuat triliun namun pelayanan ke masyarakat hanya seperti ini. Baginya, kalau bisa diundang juga direksi pertamina wilayah timur supaya  terjawab. “Kita sudah debat kusir. Berapa produksi. Kalau saya persetan dengan produksi. Hari ini kita cuma tahu di pertamina ada solar. Ngapain kita harus bahas yang begituan, bukan kerjaan kita. Pak Tito dan kawan-kawan digaji untuk mengurusi rakyat Sulut khsusunya pembagian solar. Coba, ada tidak solusi yang kita dapatkan, tidak ada," tegasnya.

Sales Area Manager Tito Rivanto terkait hal tersebut menyampaikan, mereka berjanji tidak akan ada lagi antrian panjang ke depannya. "Kalau misalnya hanya sekedar mengurai antrian insya allah dalam 7 hari bisa kami selesaikan," tuturnya.

Terkait dengan penambahan kuota, pihaknya sudah membahas masalah ini bersama Pemprov Sulut. “Pemprov nanti akan menyurat untuk menambah kuota. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Apalagi kebutuhan solar pasti meningkat di triwulan 4,” katanya.

Asisten I Pemprov Sulut, Praseno Hadi menjelaskan tentang mekanisme penanganan dari Pemprov Sulut. Disampaikannya, memang input untuk penentuan kuota usulannya dari kabupaten kota. Keinginan berapa solar yang diminta dari daerah masing-masing. Nantinya akan disuplai untuk kebutuhan petani, nelayan, angkutan umum dan sebagainya.

"Dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kabupaten kota yang melakukan pengawasannya termasuk di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar). Instruksi gubernur meminta kabupaten kota mengirimkan kuota. Keakuratan memasukkan usulan harus dijamin kabupaten kota," ungkapnya.

Ada pula instruksi gubernur terkait pengawasan solar bersubsidi hingga di kabupaten kota. Pihaknya akan bentuk tim untuk mengawasi BBM kabupaten kota. Pertamina kita bisa kerja sama dengan Polda (Kepolisian Daerah) dan pemda (pemerintah daerah) kalau terjadi penyalahgunaan atau gangguan distribusi," ucapnya. (arfin tompodung)