Manado, MS

Kritik pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyasar ke Kredit Plus Finance. Perusahaan ini dinilai telah merugikan rakyat. Tindakan yang dilakukan kepada masyarakat disebut tidak adil. Nada kemarahan pun meletup dari Anggota Komisi II DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu, dalam hearing bersama Kredit Plus Finance dan Otoritas Jasa Keuangan, Selasa (19/10).

Adapun hearing tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi II DPRD Sulut. Di kesempatan itu, para anggota dewan melakukan hearing terkait laporan warga yang mobilnya disita Kredit Plus Finance. Rusdi yang mobilnya disita pihak perusahaan menjelaskan, mulai awal tahun 2021 dirinya sudah mulai ada tunggakan. Sejak Januari, Februari dan Maret. Ini karena kondisi pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan bisnisnya terjadi penurunan. Kemudian tidak mampu membayar cicilan.

"Sudah dikatakan bahwa saya akan bayar. Saya katakan kepada mereka, saya juga tidak bisa lari karena BPKB ada di tangan anda. Itu mobil saya punya. Saya yang beli. Di mereka (Kredit Plus Finance,red), saya hanya titipkan BPKB. Waktu saya mau ambil, mereka katakan, ini musti tambah uang sita mobil Rp 7,5 juta. Saya bilang, bagaimana kalian sita mobil, saya sudah tidak bisa makan. Saya juga harus membayar uang sita," ungkap Rusdi yang telah meminjam uang Rp 20 juta ke Kredit Plus dengan jaminan BPKB.

Dia menjelaskan, di selang waktu berjalan itu, dirinya sudah akan menyelesaikan semuanya. Bulan Juni lalu, dirinya bertanya ke pihak finance. Namun, jawaban perusahaan, itu sudah tidak bisa karena akan dilelang. "Mereka bilang sudah tidak bisa karena akan dilelang. Saya emosi karena saya baru diberi tahu," tuturnya.

Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu menyampaikan, dirinya tidak tega melihat kesewenang-wenangan korporasi finance kepada rakyat kecil. Hal itu karena mobilnya disita terlambat dua bulan dan diminta membayar penuh cicilannya. Karena tidak mampu membayar, mobil dilelang tanpa sepengetahuan pemilik.

Bagi Sandra, ini tidak adil. Perbandingannya tidak sepadan. Pinjaman hanya Rp 20 juta dengan mobil yang harganya ratusan juta. "Ini masalah kemanusiaan. Saya, rasa bukan cuma bapak ini yang merasakan kondisi begini di Sulut. Jangan buat rakyat Sulut rugi.  Tolong jangan buat rakyat Sulut rugi di negeri sendiri. Saya minta tolong," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Disampaikan Sandra, Rusdi cari uang untuk beli mobil dan digunakan  juga untuk menghidupi keluarga tetapi kalau ada yang tak adil maka tidak dapat dibiarkan. Mendengar hal ini, Sandra merasa sakit hati. Apalagi mobilnya sudah dijual tanpa ada pemberitahuan.

“Apapun alasannya, jangan keterlaluan dengan rakyat kita. Banyak juga rakyat kita yang bodoh tidak bisa baca. Ini segera dicarikan solusi. Musim pandemi juga lagi susah. Jangan main-main. Masalah seperti ini mungkin masih banyak kasus, tapi bapak yang baru terbuka," semburnya. (arfin tompodung)