Manado, MS

Polemik pertanian kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kurangnya benih jagung yang beredar di masyarakat jadi penyebab. Wakil rakyat Gedung Cengkih pun meminta supaya pemerintah daerah layangkan protes ke Menteri Pertanian (Mentan).

Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi mengungkapkan, ada situasi yang perlu segera disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini menyampaikan, masalah ini rasanya tidak bisa direalisasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut tahun 2022 yaitu berkaitan dengan nasib petani. "Mohon kiranya pak wakil gubernur untuk wilayah kami di Bolmong (Bolaang Mongondow) dan mungkin di beberapa daerah lain di Minahasa. Banyak laporan masyarakat yang kami temui. Petani hampir bisa digaransi untuk panen kali ini alami kegagalan," tegas Yusra, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Nyiur Melambai dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda, Kamis (4/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Ditegaskannya, salah satu faktor penyebab yakni tidak adanya bibit. Para petani wilayah Totabuan menurutnya, harus mengambil benih dari provinsi yang lain seperti Gorontalo. "Kita bisa bayangkan orang Bolmong harus mendapat bibit jagung dari Gorontalo. Bolmong harus mendapat akses benih dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan itu pun mahal. Bibit subsidi yang mereka jual statusnya mahal," tegas wakil rakyat daerah pemilihan Bolmong Raya ini.

Diharapkannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mengambil langkah strategis. Kalau bisa melayangkan protes ke pemerintah pusat. "Kalau boleh protes kepada menteri pertanian. Karena jumlah benih atau bibit jagung di Sulut, kami sudah konfirmasi ke dinas pertanian, tahun 2021 angkanya hanya 50 persen dari jumlah kelompok petani yang ada," ungkapnya.

"Itu berarti akan menjadi masalah pada persoalan panen dan bermasalah terhadap peternak di Sulut. Saya yakin wagub dan gubernur punya komitmen terhadap peningkatan pertanian di Sulut," kuncinya. (arfin tompodung)