Serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) kian membungkus jazirah utara Selebes. Sorotan tajam meletup. Gerak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dipacu.

Dorongan untuk upaya pencarian solusi penanganannya pun kencang berhembus dari wakil rakyat. Desakan itu datang dari Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Fanny Legoh. Dirinya menanggap pandangan yang mengatakan kalau fogging bukanlah prioritas. Menurutnya, bila tindakan ini bukan solusi maka instansi terkait harus punya solusi untuk menanganinya.

"Kalau memang fogging bukanlah prioritas penanganan maka apa ada cara lain atau solusi lain yang dilakukan secara medis. Kalau tidak ada  terpaksa harus lakukan fogging," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Selasa (8/1), di ruang kerjanya.

Baginya, fogging bisa tidak dilakukan, asal ada  metode baru yang didapat dari kajian medis. Ia mengungkapkan, sementara menunggu kebijakan baru atau alat baru untuk pencegahan DBD, tentu harus pakai cara fogging dulu. Kemudian jalankan 3 M, yakni menguras penampungan air, menyingkirkan barang  bekas dan menaburkan obat di penampungan air.

"Untuk sementara ya metode itu dulu. Sebenarnya ini DBD tidak apa-apa, kita sudah pengalamaan pada umumnya untuk penyelesaian," ujarnya.

Ia menambahkan, Dinkes harus cari solusi bila memang fogging tidak menjawab persoalan DBD. "Kalau bukan prioritas, alasannya apa? Apakah sudah ada alat baru? Kalau terus bertambah (DBD, red) apa solusinya? Apa sudah ada obat anti lain atau seperti apa?"ujar anggota dewan provinsi (deprov) daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini.

"Di Tondano juga banyak (DBD, red). Di kampung saya banyak. Sekarang mereka sementara lakukan fogging," tutupnya. (arfin tompodung)