Manado, MS

Gelombang unjuk rasa terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kini giliran Aliansi Cipayung Bergerak yang mendatangi Gedung Cengkih. Pemerintah didesak untuk mencabut kebijakan kenaikan BBM. 

Kedatangan demonstran dari organisasi mahasiswa Cipayung Plus, menjadi kloter ketiga di hari itu, Selasa (6/9), yang datang ke kantor DPRD Sulut. Sebelum kedatangan ratusan mahasiswa ini, sebelumnya wakil rakyat Gedung Cengkih sudah terlebih dahulu demonstran yang lain yakni Partai Buruh dan dilanjutkan dengan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). 

Aliansi Cipayung Bergerak ini diterima Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Anggota DPRD Sulut Kristo Lumentut dan Hendry Walukow. Mereka berdiskusi di tengah hujan bersama dengan para mahasiswa sambil duduk melantai di tengah halaman kantor DPRD Sulut. 

Massa aksi melayangkan beberapa tuntutan yakni pertama mendesak pemerintah mencbut kebijakan kenaikan BBM. Kemudian mendesak agar menindak tegas mafia tambang dan migas.  Menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam kitab undang-undang hukum pidana. Selain itu, meminta pemerintah melakukan transparansi dan optimalisasi pajak negara. “Mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang tidak menerapkan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Mendesak Polda Sulut meningkatkan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di Sulut dan menyelesaikan kasus secara tegas adil dan sesuai prosedur,” ungkap salah seorang orator dari massa Cipayung. 

Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay berjanji akan mengawal apa yang disampaikan massa aksi unjuk rasa. Nantinya akan meneruskan hal itu ke pemerintah pusat. “Tentu apa yang disampaikan kami akan teruskan ke pemerintah pusat,” ungkap Mailangkay di tengah hujan deras bersama mahasiswa. 

Anggota DPRD Sulut, Hendry Walukow mengatakan, dirinya bersama dengan Fraksi Demokrat jelas telah melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM ini. Hal itu karena kebijakan tersebut dinaikkan di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit. “Rakyat sedang susah, sebaiknya tunda dulu kebijakan ini, dan utamakan perekonomian rakyat,” ungkapnya. (arfin tompodung)