DPRD Minta Perparkiran Pelindo Perlu Beri Setoran ke Pemerintah


Manado, MS
Ketua Komisi I Benny Parasan SH MH menegaskan, otoritas Pelabuhan Manado turut memberi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terkait pengelolaan jasa perparkiran mereka.

Hal ini disampaikan seusai penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak dan Retribusi Daerah oleh DPRD Manado, Selasa (24/1/2023).
Menurutnya, PT Pelindo harus taat ke pemerintah daerah karena mereka berada di Manado. "Usaha mereka itu ada di daerah ini, apa lagi mengenai parkiran penting ada kerja sama dengan pemerintah kota," tegas dia.

Lanjutnya, adanya setoran atau bagi hasil dengan tidak mengelak bukan menjadi bagian mereka. Parasan mencontohkan pelabuhan di Bitung.
"Pelabuhan di Bitung itu saja memberi kontribusi pendapatan, jadi di sini pun harus demikian," tandasnya lagi. 

Senada disampaikan personil Komisi II Hengky Kawalo SE, yang menerima informasi sudah diserahkan ke pihak ketiga soal perparkiran. Ia menegaskan, nanti akan turun lapangan dahulu.
Sebab kata dia, ini tetap mengenai pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pula.

Karena, kalau bicara kawasan khusus seperti itu bisa saja, karena besaran tarif ada. "Tapi kalau menyangkut pajak, dia harus bayar karena ini ada di kawasan Kota Manado. Dan, diatur dalam Undang-undang pajak dan retribusi," pungkasnya. (devy kumaat)


Komentar

Populer Hari ini




Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting