Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memberi tanggapan terkait terjadinya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 Mei mendatang.

Lewat rirlis resmi yang diedarkan, Sekretaris Jendral (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto mengaakan, ada empat poin menaggapinya.

Menurutnya pertama, rasa sesal dan sedih bahwa FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U-20. Dan, ini tentu menjadi pelajaran berharga. 

“Sikap yang kami sampaikan sejak awal, tidak pernah menolak Piala Dunia U-20 digelar di Indonesia. Apa yang kami sampaikan adalah hal yang fundamental guna menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa dengan menolak kehadiran Israel serta potensi kerentanan sosial dan politik yang akan ditimbulkan oleh kehadiran Timnas Israel. Sikap kami ini sama dengan FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia, jadi ada presedennya,” kata dia.

Lanjutnya kedua, sikap mereka sampaikan memiliki landasan kuat secara konstitusi dan juga historis. Sehingga, suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis. Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat. Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel.

Ketiga, mereka telah melakukan komunikasi dengan pemerintah tentang sikap PDI-P dan potensi kerentanan politik dan sosial jika Israel tetap bertanding di Indonesia sejak bulan Agustus 2022. 

Pihaknya pun, sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan beberapa bulan kemudian dengan Menteri Sekretaris Negara. Dimana, sikap PDIP muncul setelah Israel dipastikan lolos kualifikasi.

Dengan harapan agar bisa dicari solusi yang terbaik, salah satunya dengan memindahkan pertandingan Israel di negara tetangga terdekat. Sehingga U-20 tetap bisa diselenggarakan di Indonesia minus Israel.

“Poin keempatnya, PDIP menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah dan pengurus PSSI saat ini yang sudah mencoba dengan keras untuk mencari solusi dengan melobby FIFA. Tekad kita yang paling penting, adalah membangun kesebelasan sepakbola yang handal lambang supremasi olahraga diluar bulu tangkis. Ini harus menjadi tujuan utama dalam politik olahraga,” pungkasnya. (*)