Tombariri, MS

Arah kebijakan pembangunan di Desa Lemoh Uner kecamatan Tombariri Timur, mulai dibahas dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penetapan RKPDes tahun anggaran 2025, Rabu (12/10/2024).

Pelaksanaan Musrenbang dipimpin Hukum Tua Jeane Walewangko, SP bersama BPD dan jajaran Pemerintah Desa Lemoh Uner dan dihadiri PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pendamping desa.

Menurut Kumtua Jeane Walewangko, Musrebang RKPDes ini menjadi patokan bagi pemerintah desa untuk perencanaan pembangunan dan program kemasyarakatan tahun 2025 nanti.

“Tentunya ikut mengacu pada kebijakan prioritas nasional, prioritas provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten Minahasa,” jelasnya.

Sementara itu Camat Tombariri Timur Jimmy Polii yang hadir dalam Musrenbang, mengatakan sasaran pokok Musrenbang adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, pertanian dan lainnya.

”Musrenbang desa Lemoh Uner ini menjadi bukti sinergitas pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Musrenbang ini diatur dalam undang-undang dan peraturan yang wajib dilaksanakan,” papar Polli.

Ia berharap hubungan pemerintah dengan BPD tetap baik agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik.

“Jadi intinya harus seirama, jika ada gesekan harus segera diselesaikan demi kelancaran tugas. Dan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam Musrenbang ini yaitu penyesuaian program desa selaras dengan program kabupaten, provinsi dan nasional. Itu nantinya akan dialokasikan melalui dana desa, ADD dan pendapatan sah desa lainnya,” tutur Kumtua Jeane. (jackson kewas)