Tondano, MS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Langkah ini ditandai dengan penyelenggaraan audiensi Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.

Turut hadir sebagai peserta, antara lain Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Tim PFI Implementasi BPBPK Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam kondisi terkini sanitasi di Kabupaten Minahasa beserta berbagai tantangan yang masih dihadapi.

Selain itu, peserta juga merumuskan usulan paket kebijakan di bidang sanitasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan di daerah tersebut.

Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antarinstansi dan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, audiensi ini menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan program sanitasi yang terpadu.

Dengan adanya sinergi lintas sektor, Pemkab Minahasa optimistis setiap kebijakan dan program yang disusun dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan.

Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten juga diharapkan dapat mendorong pencapaian target Sanitasi Aman sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa.

Dengan demikian, dokumen SSK tidak hanya menjadi acuan perencanaan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.(Jackson)