Manado, MS

Celah konflik di kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, melebar. Saling silang pendapat yang sebelumnya terjadi, memuncak pada aksi, Rabu (22/5) hari ini. Tidak ikutnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat jadi penyulut. Koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) retak. 

Palu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah diketuk. Penetapan yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin itu, secara tegas tak diterima pihak Prabowo-Sandi. Bukan hanya menempuh jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pendukung 02 sudah memastikan rencananya untuk melakukan pengerahan massa ke Ibukota Jakarta, hari ini. Protes atas adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 jadi sasaran. 

Reaksi penolakan itu justru bertentangan dengan PAN. Pimpinan ‘Matahari Terbit’ mengakui kemenangan Jokowi-Ma’ruf adalah sah. Putusan KPU RI tersebut diterima partai besutan Amien Rais ini dengan sejumlah catatan. "Iya, kita mengakui kemenangan Pak Jokowi, pileg, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dengan beberapa catatan, tadi 5 dapil kami gugat. Soal pilpres, kami akui hasil KPU dan BPN punya hak untuk menggugat ke MK. Ditunggu tiga hari ke MK," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Selasa (21/5) kemarin.

Menurut Zulkifli, MK adalah lembaga resmi untuk sengketa bila ada kecurangan atau argumentasi. BPN Prabowo-Sandi menurutnya, bisa menempuh jalur ke MK. "Jadi kita masuk ke institusi resmi. Di situ bisa bertarung tapi dalam gedung. Tarung data. Perhitungan. Itu koridor konstitusi. Kalau ada yang mendemo pasti tidak ingin rusuh," tegasnya.

Zulkifli juga memerinci ada lima daerah pemilihan yang akan digugat PAN ke MK. Namun ia menampik kabar bahwa saksi PAN menolak menandatangani hasil pemilu. "Memang semalam ada salah paham sedikit karena itu rekapitulasi pileg, kita ada menggugat lima dapil. Ada Sulut, Jateng, dan beberapa dapil, yang akan kita bawa ke MK, PAN tidak tanda tangan. Tapi setelah konfirmasi, kita tanda tangan dengan catatan 5 gugat ke MK," jelas Zul.

"PAN sudah tanda tangan hasil rekapitulasi. Tidak ada lagi berita simpang siur. Kami mengakui hasil KPU," pungkasnya.

AKSI 22 MEI MINUS PAN-DEMOKRAT

Seruan untuk tak terlibat atas aksi 22 Mei, dikumandangkan petinggi PAN maupun Partai Demokrat. Dua partai koalisi Prabowo-Sandi itu dengan tegas meminta anggotanya jangan ikut masuk dalam gerakan tersebut.

Nada himbauan ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan. Dirinya mengajak kader PAN tak berbondong-bondong dalam aksi 22 Mei di KPU RI. Meskipun partainya sendiri adalah bagian dari pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 karena dugaan kecurangan.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikut-ikutan gerakan apapun itu namanya. People power atau apa sudah berganti nama," ujar Bara, Senin (20/5).

Ia menilai, aksi tersebut akan menimbulkan keresahan di tengah masyakarat. Baginya, gerakan ini berpotensi merusak demokrasi yang dibangun pasca reformasi. "Pada akhirnya akan menimbulkan setback besar bagi demokrasi ya. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tuturnya.

Lebih lanjut, Bara menekankan konsep people power yang menolak hasil pemilu sangat berbahaya. Apalagi bila gerakan itu berkembang. Berbagai pihak menurutnya, telah menyatakan menolak keras ajakan gerakan ini.  "Yang berbahaya ini menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," jelas Bara.

Reaksi yang sama dikumandangkan pimpinan Partai Demokrat. Para kader bimbingan Susilo Bambang Yudhoyono ini, memilih menyelesaikan masalah pada Pilpres 2019 lewat MK. Penegasan itu disampaikan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin. "Yang jalanan enggak, Demokrat nggak ikut," ujarnya.

Hinca mengatakan, sejak awal pihaknya selalu menegaskan akan menggunakan jalur konstitusional dalam menyikapi dugaan kecurangan pada Pemilu 2019. Menurut dia, turun ke jalan bukan solusi.

"Kan Demokrat sejak awal bilang nggak ada, kami semuanya jalur konstitusional, tadi malam kami tunggu sampai selesai. Nanti yang ke Bawaslu juga jalan yang ke MK juga jalan," katanya.

"(Jadi nggak ada kader yang turun ke jalan) Karena itu bukan jalur yang kita yakini sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah," imbuh Hinca.

BAWASLU MINTA JANGAN ANARKIS

Riuh membekap gedung Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) RI, Selasa kemarin. Massa pendemo menggelar aksinya di depan bangunan yang terletak di Jakarta Pusat. Pesan terhadap para pengunjuk rasa ikut dititipkan.

Bawaslu meminta massa menjaga situasi yang aman. Kegiatan mereka diharapkan dapat memperhatikan kondusifitas dan mematuhi aturan. "Kami harapkan masyarakat yang demo mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, dan kami yakin masyarakat yang demo adalah orang-orang baik, warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan," kata Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

Setiap warga negara memiliki kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Namun dia mengingatkan agar tidak ada perusakan fasilitas umum. "Hak kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, berserikat, itu dijamin oleh Undang-Undang, jadi hal-hal tersebut merupakan hak asasi, dengan catatan tidak ada perusakan," lanjut Bagja.

Bila terjadi kerusuhan saat demo, Bawaslu menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk lakukan pengamanan. Bawaslu hanya menangani masalah pelanggaran pemilu. "Kami serahkan semua kepada aparat keamanan untuk masalah penanganan demo. Tapi untuk masalah penanganan pelanggaran, kami persilakan jika ada yang ingin dilaporkan," ujarnya.

Bagja mengaku tidak ada pesan khusus Bawaslu kepada peserta demo. Menurutnya, aksi di Bawaslu adalah hal yang wajar. "Tidak ada, silakan aja, kan Pak Prabowo katanya mau ke MK, silakan. Wajar saja, ini demonstrasi silakan, kita nggak ada masalah, yang penting tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan, tidak anarkis," tuturnya.

Sementara, sekitar pukul 20.30 WITA tadi malam, pihak kepolisian mencatat sudah ada 1.330 orang dari luar DKI Jakarta yang memasuki Ibu Kota. Dalam rangka mengikuti aksi di KPU RI terkait penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo mengatakan, ribuan masyarakat yang telah masuk ke Jakarta kini menetap di sejumlah masjid.

"Sekarang yang sudah masuk ke Jakarta ada 1.330 dari seluruh luar Jakarta itu memang menempati beberapa masjid," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.

Dedi mengatakan, tidak ada larangan kepada masyarakat yang ingin menginap di masjid. Namun dia meminta supaya masyarakat mau mematuhi aturan yang berlaku.  "Enggak ada larangan cuman jangan melakukan perbuatan melawan hukum," tuturnya.

Hingga tadi malam ia mengatakan, situasi di Jakarta masih kondusif. Meski demikian, antisipasi penambahan jumlah personel pun dilakukan yakni menjadi 40 ribu pasukan dari TNI dan Polri.

Adapun fokus pengamanan akan dilakukan di Gedung KPU, Bawaslu, Istana, DPR, serta kantor kedutaan. Ia mengimbau, supaya masyarakat tidak takut terkait keamanan usai KPU menyampaikan hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019. "Masyarakat tidak perlu takut dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ada jaminan keamanan dari TNI-Polri," ujar Dedi.

Secara nasional, kondisi keamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019 dianggap kondusif. Terkait pemberlakuan siaga satu internal Polri, alasannya antara lain guna antisipasi ancaman serangan teroris, jumlah massa yang besar serta peningkatan kesiapsiagaan aparat yang bertugas.

Diketahui, rencananya akan ada aksi dari tanggal 21 hingga 22 Mei 2019 di KPU yang digelar oleh para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Langkah tersebut sesuai yang telah terdengar nyaring di depan publik, belakangan ini. Dalam gerakan yang dilakukan sejak kemarin, massa diarahkan memenuhi jalanan-jalanan protokol di sekitar KPU. Selain itu, diserukan agar para relawan untuk menggelar buka bersama hingga tarawih di depan KPU. (dtc/trb/cnn)