Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Efek Kemarau Panjang


Musim panas berkepanjangan menimbulkan sejumlah masalah. Mulai kebakaran, kekeringan hingga krisis air bersih. Problem ini kembali ditanggap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Pemerintah dinilai harusnya mengantisipasinya sejak lama.

 

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsy. Ia mengungkapkan, musim kering semua mengalaminya di Indonesia. Khusus Sulut, daerah Bolaang Mongondow (Bolmong) kondisinya parah. "Harusnya dalam mengantisipasi musim kemarau, instansi sudah menyiapkan antisipasi dari jauh sebelum. Karena biasanya musim kemarau setiap tahun terjadi," ungkap Alhabsy, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

 

Menurutnya, hingga kini belum terlihat tanda-tanda dari dinas atau instansi terkait dalam melakukan antisipasi. Baik di kabupaten dan kota maupun provinsi. Padahal sudah ada peringatan dari  Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengalami musim kering. "Saya tidak lihat ada antisipasi penguatan ke masyarakat atau sosialisasi. Sekarang kan nanti sudah terjadi baru turun," ungkapnya.

 

Baginya, seperti masalah musim kering atau juga krisis air bersih, harusnya diperhatikan jauh hari. Misalnya dilakukan reboisasi sebelum tiba panas berkepanjangan. "Kabupaten dan kota juga harus ada gerakan agar tidak terjadi kebakaran. Sebelum terjadi kebakaran seharusnya sudah ada langkah-langkah antisipasi seperti reboisasi.  Atau langkah-langkah lainnya untuk antisipasi," tuturnya. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors

Mail Hosting