Laporan: recky korompis

Langkah serius ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra). Kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terpaksa harus dihentikan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat dimatangkan untuk melayani masyarakat.

Jalan itu ditempuh Pemkab Mitra karena dipicu kebijakan Universal Health Coverage (UHC), seiring dengan kenaikan iuran BPJS hingga 80 persen.

Untuk mempercepat persiapan penggunaan RSUD, Bupati James Sumendap pun harus turun langsung melakukan pemantauan.

“Rumah Sakit akan dipacu agar tahun depan sudah melayani full. Bulan ini kami persiapkan tenaga dokter spesialis, di antaranya dua dokter ahli penyakit dalam, dua dokter ahli kandungan, dua dokter ahli anak dan dua dokter ahli THT (telinga hidung tenggorokan-otolaringologi, red), menggunakan perekrutan dengan sistem perjanjian kontrak kerja,” ungkap Sumendap.

Terkait BPJS, bupati menyatakan kalau sebenarnya tidak ada masalah karena yang terganggu adalah yang sudah terbiasa UCH. “Sebab sudah jelas di dalam undang-undang, fakir miskin adalah urusan negara. Di Mitra orang miskin itu tinggal 12 ribuan, sementara anggota peserta BPJS ada 42 ribuan. Nah, karena ada UHC, makanya seluruh Jamkesda di Mitra dicover,” tukasnya.

Menurut dia, penetapan anggaran sebesar Rp16 miliar telah ditetapkan pihak legislatif pada Oktober 2019, selanjutnya penetapan kenaikan iuran BPJS ditandatangani pada Desember 2019 oleh Presiden.

“Nah, ini kalau dilanjutkan berarti ada kurang pembayaran sekira 6 miliar rupiah. Saya (bupati, red) tidak biasa dan tidak pernah berhutang dalam mengurus pemerintahan daerah. Saya beda dengan BPJS yang suka berutang di rumah sakit. Oleh karena itu bak buah simalakama, saya putuskan hentikan kontrak dengan BPJS,” tandas Sumendap.

Ia pun mempertanyakan pihak BPJS yang akan melayani Jamkesda tapi harus di atas 10 ribu peserta. “BPJS tidak boleh mendesak sebab dari informasi, kalau ingin buat Jamkesda harus di atas 10 ribu. Nah, saya mempertanyakan undang-undang mana yang mengaturnya,” kata Sumendap.

“Jadi tidak ada kajian lagi soal perpanjangan untuk UHC karena ini kebijakan, bukan kewajiban. Harus bedakan itu,” sambungnya.

Sementara, Dirut RSUD Mitra Sehat Luci Mewengkang menerangkan, sesuai hasil rapat SDM terkait percepatan pengoperasian RSUD Mitra Sehat, apa yang masih kurang akan dilengkapi terutama pada tenaga medis. Entah akan ditarik dari Puskesmas maupun menggunakan jasa kontrak atau perekrutan baru.

“Untuk dokter spesialis, khusus penyakit dalam sudah ada. Sementara untuk spesialis anak, THT dan kandungan akan direkrut dari luar. Kemudian untuk tenaga teknis lainnya akan direkrut melalui tenaga THL,” terang Mewengkang.

“Perekrutannya, secepatnya dan akan dibuat undangan. Untuk seluruhnya, perencanaan awal kita butuh 33 tenaga, namun setelah dikalkulasi ternyata dibutuhkan lebih dari 33 tenaga. Apalagi untuk perawat. Saat ini jumlah perawat baru 13 orang,” sambungnya.

Dikatakannya, untuk menunjang pelayanan di RSUD, pihaknya telah menganggarkan pembayaran untuk insentif dokter spesialis hingga tenaga medis lainnya. “Untuk dokter spesialis, insentif sekira 20 juta rupiah. Sedangkan tenaga lainnya dilakukan pengkajian berdasarkan beban kerja yang ada. Khusus tenaga medis yang ditarik dari Puskesmas, TKD-nya yang kita sesuaikan atau naikan karena TKD di Puskesmas beda dengan di rumah sakit,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengoperasian RSUD, dia menyatakan sudah akan digunakan pada pekan depan dengan 4 orang dokter umum. “Semua penduduk Mitra bisa mendapat pelayanan dan semua gratis. Untuk poli biasanya jadwal pelayanan hingga jam 12 siang, namun disesuaikan dengan SDM dan pasien yang ada nanti. Sedangkan untuk mobil ambulance hingga mobil jenazah, kalau sudah jalan pasti ada. Namun bukan pengadaan, tapi ditarik dari Puskesmas," paparnya.

"Selanjutnya, terkait alat kesehatan, akan menyesuaikan dengan pelayanan karena dokter memberikan pelayanan berdasarkan ketersediaan alat dan dalam poliklinik belum semua kasus bisa ditangani,” jelas Mewengkang. (*)